Pariwara
Muna

Pelayanan Buruk, Manajemen RSUD Muna Dievaluasi

LAODE ALFIN/KENDARI POS
LAYANAN BURUK : Gedung RSUD Muna yang tampak megah. Masyarakat terus berharap, pelayanan di rumah sakit pemerintah itu berbanding lurus dengan kontruksi bangunan yang megah.

KENDARIPOS.CO.ID — Buruknya sistem pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna, memang bukan hal baru. Hampir setiap saat, publik mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan dokter maupun fasilitas di rumah sakit pemerintah itu. Mulai dari kasus penelantaran pasien, pembelian obat dari pasien BPJS di apotek luar rumah sakit milik oknum dokter, hingga kasus jenazah bayi “disandera” karena urusan biaya, terjadi di RSUD pimpinan Agus Susanto itu. Kini, pelayanan paramedis tengah diusut Ombudsman Sultra.

Pelayanan di RSUD juga mendapat perhatian serius Bupati Muna, LM. Rusman Emba. Ia mengaku sudah melakukan pendalaman terhadap buruknya sistem di rumah sakit plat merah tersebut. Evaluasi akan segera dilakukan untuk mencari jalan keluar. Rusman Emba mengatakan, sejumlah masalah mendasari ketidakmaksimalan pelayanan di RSUD Muna. Beberapa yang menyita perhatiannya adalah indikasi konflik internal dalam manajemen.

Rusman mengungkapkan, ada ketidakpuasan paramedis terhadap pimpinan RSUD Muna saat ini. Makanya, kinerja dokter maupun perawat sedikit terganggu. “Setelah ditelusuri, memang ada konflik personal dalam manajemen baik dokter maupun perawat. Ini yang melatari masalah pelayanan, terutama pada beberapa kasus yang sempat jadi sorotan,” kata Rusman tanpa merinci masalah personal dimaksud, akhir pekan lalu.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi RSUD Muna adalah keterbatasan kamar rawat pasien yang antara lain hanya ruang Mawar, Melati, Kamboja, Anggrek, Bougenville dan Flamboyan dengan jumlah ranjang 92 unit. Berdasarkan rasio pelayanan, idealnya rumah sakit pemerintah menyediakan ranjang pasien 10 persen dari jumlah total penduduk. Itu artinya, di RSUD Muna harusnya memiliki paling sedikit 200 ranjang perawatan.

“Karena kekurangan itu, banyak pasien kadang tidak bisa tertampung. Di sana (RSUD) memang kamar pasien harus ditambah, terutama untuk kamar VIP dan VVIP,” sambungnya. Masalah lain yang juga diduga kuat memicu rendahnya etos kerja dokter dan perawat adalah soal belum terpenuhinya hak mereka. Diantaranya yang santer terungkap ke publik, honor dan uang lembur para dokter belum dibayar hingga delapan bulan. Untuk hal itu, Rusman berargumen, ada perubahan status rumah sakit dari satuan kerja ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Biasnya, keuangan rumah sakit harus dikelola mandiri.

Kendati begitu, Rusman bukan berarti lepas tangan. Ia berjanji, rumah sakit akan disuplai dana segar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2018 untuk menyelesaikan semua polemik. Meski tidak tahu jumlah pastinya, Muna-1 itu berkomitmen merealisasikan janji tersebut. “Pasti diakomodir di (APBD) Perubahan,” paparnya. Rusman berharap publik tak saja mengkritisi hal-hal yang belum baik di rumah sakit. Ia justru mengungkapkan jika RSUD Muna saat ini sedang menuju pembenahan secara total, baik infrastruktur maupun manajemen. Banyak hal positif yang diklaim sudah dicapai, kendati tak terungkap ke publik. “Tetapi apapun itu, sebuah kritik akan tetap menjadi masukan bagi Pemkab dalam mengevaluasi hal-hal yang masih belum baik,” janjinya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top