Pariwara
Nasional

Sidang Kasus BLBI Kembali Digelar

JADI SAKSI: Mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (10/8). Foto: JPNN

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang perkara perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/8). Sidang kali ini, terdakwa Syafruddin dan tim kuasa hukumnya menghadirkan mantan Kepala Divisi Aset Manajemen Investasi (AMI) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Ary Zulfikar sebagai saksi.

Ary merupakan salah satu saksi yang diperiksa penyidik KPK saat perkara terdakwa Syafruddin masih dalam tahap penyidikan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Namun entah kenapa, JPU KPK tidak menghadirkan Ary di persidangan. Atas izin Ketua Hakim Majelis, Ary Zulfikar dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa.

Dalam kesaksiannya Ary menjelaskan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim (SN), sudah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang tertera dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Ary menyampaikan keterangan tersebut setelah Hasbullah, pengacara terdakwa Syafruddin mengonfirmasi poin a hasil rapat di KKSK tanggal 17 Maret 2004.

Intinya, sesuai laporan tertulis dan lisan BPPN yang disertai lampiran serta audit BPK tahun 2002, laporan kajian sekretariat KKSK, masukan tim Pengarah Bantuan Hukum (PBH) KKSK menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian pemegang saham dengan BPPN. Ary juga mejelaskan berdasarkan pendapat hukum konsultan hukum LGS yang ditunjuk KKSK, MSAA adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak dari MSAA.

Adapun pihak dalam MSAA adalah Pemerintah yang dalam hal ini diwakili BPPN dan SN. Dalam MSAA sudah disepakati bahwa kewajiban yang harus dibayar SN adalah sebesar Rp28,4 trilyun. Jumlah sebesar Rp28,4 trilyun adalah jumlah yang disepakati dan mengikat kedua belah pihak. Jumlah tersebut telah dipenuhi oleh SN dengan pembayaran setara tunai senilai Rp1 trilyun dan pembayaran dengan aset berupa 12 perusahaan senilai Rp27,4 trilyun. Karena sudah memenuhi kewajiban dalam MSAA, maka BPPN atas perintah KKSK memberikan Surat Keterangan Lunas kepada SN sebagai pelaksanaan dari diktum pertama angka 1 Inpres Tahun 2002

“Ya betul. Jadi memang di laporan BPK 2002 juga diuraikan permasalahan utang petambak DCD di FDD E&Y juga ada uraian tentang utang petambak,” kata Ary seperti keterangan BAP-nya. Hasbullah kemudian bertanya, setelah dilaporkan kepada KKSK pada 17 Maret 2004, kemudian KKSK berdasarkan laporan tersebut memerintahkan untuk mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban. “Ya begitu itu ada di dalam SK,” ucap Ary.

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top