Pariwara
Konawe Kepulauan

LPj Kades di Konkep Disorot

MURSALIN/KENDARI POS
LPJ KADES : Wabup Konkep, Andi Muhamad Lutfi (kiri) didampingi Kepala Badan Keuangan, Muzakir Sinapoy dan Kabag Hukum, Sainul (kanan) usai mengelar pertemuan bersama Kades di daerah itu, kamis (9/8)

KENDARIPOS.CO.ID — Para kepala desa (Kades) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), sebaiknya jangan seenaknya mengelola dana desa (DD). Banyaknya laporan pertangungjawaban (LPj) DD maupun anggaran dana desa (ADD) yang salah, mestinya menjadi pembelajaran bagi pejabat desa untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara tersebut. Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menemukan banyak LPj DD tahap I 2018 yang tak sesuai dengan wilayah sesungguhnya. Contohnya, LPj Desa A, tetapi menggunakan laporan Desa B.

Temuan tersebut diungkapkan Kepala DPMD Konkep, H. Mihdar saat pertemuan bersama Kades di Pulau Wawonii, Kamis (9/8). Kata mantan Kabag Persidangan dan Protokoler DPRD Konkep itu, LPj yang salah akan berdampak fatal. Pasalnya, banyak lembaga hukum termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melakukan pemantauan pengelolaan program ugngulan Presiden RI, Joko Widodo.

“Inspektorat juga sudah kami minta menelusuri dan mengusut pengelolaan DD di Wawonii,” kata H. Mihdar di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Konkep, Andi Muhamad Lutfi. Untuk diketahui, pertemuan tersebut digelar untuk mempersiapkan aparat desa jelang monitoring dan evaluasi BPK RI di Bumi Kelapa tersebut. Para pengendali pemerintahan desa diminta menyiapkan dokumen administrasi yang wajib dalam pengelolaan DD. Misalnya, transparansi sistem keuangan desa (Siskeudes), publikasi anggaran, tersedianya perencanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), serta pelaksanaannya. “Sesuai radiogram KPK, akan dilakukan Monev DD dan ADD di Konkep. Ada empat kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan dilakukan pemeriksaan khusus terkait anggaran desa, dan salah satunya adalah Konkep,” ujar Andi Muhamad Lutfi, di hadapan Kades.

Ia mengistruksikan Badan Inspektorat tegas melakukan pemeriksaan DD. “Bukan untuk mencari kesalahan aparat desa, tetapi untuk pembinaan. Kalau ada Kades yang salah melakukan pengelolaan DD, kita arahkan. Kalau sudah tidak bisa dibina, maka kami akan “binasakan”. Audit ini bukan untuk mencari-cari kesalahan,” tandas Andi Muh. Lutfi. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top