Pariwara
Muna

Dana Operasional Desa Persiapan di Muna Dihentikan

LAODE ALFIN/KENDARI POS
KADES : Rapat evaluasi desa persiapan di Pemkab Muna. Para Kades protes dana operasional Rp 100 juta yang dihentikan sementara.

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah pelaksana tugas kepala desa (Kades) dari desa persiapan di Muna berkumpul di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekab), Nurdin Pamone. Rabu (8/8), mereka dikumpulkan Pemkab membahas persiapan evaluasi perkembangan dan persiapan jelang penentuan kenaikan status desa. Namun bukannya membahas evaluasi, 27 Plt Kades tersebut justru banyak mengeluh. Pasalnya, dana operasional desa persiapan tahun ini tidak kunjung dicairkan. Anggaran sebesar Rp 100 juta bagi masing-masing desa itu masuk dalam nomenklatur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) induk. Karena kebijakan pemerintah provinsi Sultra, pencairan dana itu ditunda dulu.

Para Plt Kades kompak minta kejelasan kapan pencairan dana operasional. “Apalagi sekarang banyak kegiatan 17 Agustus. Kami harus benahi pagar, beli cat, beli baju olahraga dan semacamnya. Sementara dana ditahan, akhirnya kami jadi sorotan masyarakat,” keluh Busra, Plt. Kades Mekarsama, Kecamatan Napabalano.

Selain soal dana operasional, para Kades juga memertanyakan keseriusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memekarkan wilayah. Busra mengatakan, usulan pemekaran desa merupakan aspirasi masyarakat bawah yang harus dihargai. “Sejak laporan awal tentang kondisi desa persiapan, sampai tiga tahun belum pernah turun ke lapangan. Dana operasional tahun ini juga dihentikan. Kalau begini, lebih baik batal saja desa persiapan ini,” sorotnya. Rustam, Sekretaris DPMD Muna, membantah Pemkab tidak serius. Ia justru meminta desa persiapan lebih proaktif, terutama dalam membuat laporan progres pembangunan desa. “Kalau laporan progres sudah ada, kami bisa bandingkan dengan kondisi awal saat terbentuk sebagai desa persiapan. Itu juga yang menjadi pembanding ketika tim akan melakukan verifikasi faktual lapangan,” argumentasi Rustam.

Mengenai dana operasional desa persiapan yang pencairannya ditunda, Rustam mengakui kebijakan itu dari Pemkab Muna. Hanya saja, Pemkab hanya mematuhi rekomendasi Biro Hukum Setprov Sultra. Apalagi pencairan dana operasional harus didahului laporan desa persiapan tentang progres pemerintahan. “Kami melindungi para Kades jangan sampai terjebak urusan hukum. Karena dari biro (Hukum Sultra) meminta dipending sampai ada ketetapan status,” tambahnya.

Rustam tak dapat memastikan dana operasional masih bisa dicairkan atau tidak. Sebab untuk hal itu dirinya harus berkonsultasi dulu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, DPRD dan Bupati Muna. “Tapi intinya desa harus bawa laporan dulu, baru kami bahas. Apakah bisa cair atau tidak, tergantung hasil konsultasi,” alasannya lagi.

Sementara itu, Sekab Muna, Nurdin Pamone yang memimpin langsung pertemuan itu meminta para Kades menyetor laporan progres pada Agustus ini. “Satu minggu setelah rapat ini, laporannya harus sudah ada. Kami akan evaluasi di lapangan. Setelah itu diputuskan apakah layak jadi desa defenitif atau tidak,” tegasnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top