Pariwara
Muna

Umar Arsal Perjuangkan Konflik Agraria Kontu di Muna

Umar Arsal

KENDARIPOS.CO.ID — Konflik agraria di wilayah Kontu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sudah berlangsung puluhan tahun. Polemik yang melibatkan warga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna itu bermula saat terbitnya keputusan Menteri Kehutanan nonor 45 tahun 1999. Dalam salah satu poinnya, menetapkan kawasan Jompi yang mencakup wilayah Kontu sebagai hutan lindung.

Karena Permenhut tersebut, pemukiman warga di kawasan Kontu yang diklaim sudah ada sejak era kemerdekaan, menjadi terancam. Konflik pemerintah dan masyarakat mulai memanas seiring upaya penggusuran pada tahun 2003 lalu. Hingga kini, sengketa itu belum terurai. Tarik menarik antara masyarakat dan pemerintah kini mendapat perhatian serius Anggota DPR RI, Umar Arsal. Politikus Partai Demokrat itu berjanji akan memerjuangkan penurunan status Kontu dari hutan lindung menjadi hutan produksi yang dapat dihuni masyarakat secara legal.

“Kami sudah terima proposalnya dan menurut saya memang harus diturunkan (statusnya). Karena kawasan itu sudah dihuni warga jauh sebelum peraturan menteri nomor 45 keluar,” katanya, senin (6/8). Umar menyebut, kawasan Kontu seluas 401 hektar kini dihuni kurang lebih 1.300 kepala keluarga. Dengan demikian, konflik kepentingan yang akan timbul bisa sangat besar jika tidak ada penurunan status kawasan. Menurutnya, masyarakat harusnya tetap diizinkan tinggal di kawasan itu dengan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau jadi hutan produksi, masyarakat bisa tinggal di situ, tapi tidak bisa dikuasai pribadi,” jelasnya. Saat ini, Umar berkomitmen akan mengajak anggota komisi IV DPR RI untuk turun langsung meninjau kawasan Kontu. Selain itu, dirinya juga akan memerjuangkan upaya penurunan status di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Apalagi, ada klausul dalam keputusan Presiden RI tahun 2009 tentang kawasan hutan lindung yang memungkinkan penurunan status, asal tidak lebih dari 30 persen dari luas total. “Saya optimis bisa turun statusnya. Di komisi IV, kami sudah bahas masalah ini perprovinsi. Khusus di Sultra, selain di Kontu yang 401 hektare, ada juga di kabupaten lain dengan total luas lahan sekitar 45.000 hektare,” paparnya.

Sebelumnya, Bupati Muna, LM. Rusman Emba sendiri sudah menyatakan komitmen memerjuangkan hak masyarakat di Kontu. Hanya saja, upaya itu masih akan dibicarakan lebih teknis dengan instansi vertikal lain seperti Badan Pertanahan Nasional. Bahkan, Pemkab akan mengusulkan penurunan status juga untuk wilayah Kombungo, Warangga dan Bangunsari. “Hal teknis itu seperti pendataan nama warga. Ini akan dilakukan pertemuan secara berkala dengan warga secara langsung,” imbuhnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top