Pariwara
Konawe

APBD Konawe Defisit, Anggaran Dirasionalisasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tahun 2018 ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, cukup memprihatinkan, karena defisit anggaran mencapai Rp 340 miliar. Itu karena adanya utang pemerintah pada pihak ketiga untuk membangun RSUD, lalu membayar tunjangan hari raya (THR) yang tidak dianggarkan dalam APBD, hingga membiayai Pilkada serentak. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BPKAD Konawe, Jahiuddin, telah menjalankan rencana aksi pengendalian melalui rasionalisasi anggaran belanja daerah. “Sudah ada pengendalian, yakni efisiensi belanja. Misalnya belanja modal dan barang yang belum ada kontrak dengan pihak ketiga dihentikan sementara. Kemudian semua kegiatan dinas seperti Bimtek dan perjalanan dinas yang kurang asas manfaatnya juga dihentikan,” terangnya, Kamis (2/8).

Menurut Jahiuddin, persoalan yang paling mendasar terjadinya defisit karena, tidak seimbangnya perencanaan belanja dengan pendapatan daerah. “Belanja daerah lebih besar dari pada pendapatan, sehingga ada utang cukup besar utamanya pada pihak ketiga, salah satunya kewajiban pinjaman pembangunan RSUD Konawe,” ungkapnya.

Tahun 2018 ini utang daerah hampir mencapai Rp 75 miliar, sehingga mereka harus memangkas anggaran di SKPD untuk meminimalisir pengeluaran. Tunggakan itu sudah dituntaskan Rp 40 miliar dan tersisa sekitar Rp 35 miliar. “Pemangkasan anggaran di SKPD meliputi belanja modal dan belanja barang yang belum terproses, serta anggaran Bimtek dan perjalanan dinas (SPPD),” ulangnya.

Penyebab lain adanya defisit, sebab pada realisasi APBD 2018 ini banyak program yang tidak direncanakan seperti THR. “Untuk menormalkan anggaran APBD 2019 nanti, perlu menghitung dengan baik jumlah pendapatan asli daerah (PAD) murni dan alokasi dana umum (DAU) untuk kemudian direncanakan dengan baik, supaya proporsi Pagu masing-masing SKPD dapat seimbang dan sejumlah kegiatan yang direncanakan memiliki asas manfaat dengan progres penarikan PAD yang maksimal,” jelasnya.

Dia menambahkan, selama asumsi pendapatan SKPD terlalu besar, namun realisasinya minim, maka keuangan daerah mengalami defisit. “Untuk menutupi tunggakan utang di APBD tahun anggaran berjalan ini, perlu ada kebijakan menambah target 10 persen dari sebelumnya di tahun 2019 nanti. Sejumlah kegiatan SKPD harus seimbang antara neracaan belanja dan pendapatan,” pungkasnya. (b/hel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top