Pariwara
Nasional

Pengamat: Maju Pilpres, Minimal Siapkan Rp 1 Triliun

RIVAL LAGI: Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. Di Pilpres 2019 nanti, keduanya berpotensi besar untuk kembali “berduel” memperebutkan RI 1. Foto: Jpnn

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyinggung soal pembiayaan politik untuk Pilpres 2019. Fahri mengatakan, tanpa ada bohir atau penyandang dana, pilpres tidak akan bisa berjalan. Lantas berapa dana yang dibutuhkan satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk bertarung di Pilpres 2019?

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai, dalam setiap negara, terdapat para pengusaha yang menjadi penyandang dana dari sebuah pertarungan politik. “Itu hal yang wajar,” kata Emrus, Rabu (1/8). Emrus mengatakan, aturan penerimaan sumbangan dana baik dari individu maupun masyarakat sudah diatur jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dia mengaku belum pernah melakukan penelitian soal berapa dana yang dibutuhkan satu paslon presiden dan wapres. Namun, Emrus mengaku pernah mengadakan focus group discussion (GFD) dengan melibatkan sejumlah pakar, yang intinya membahas kebutuhan dana pilpres.
“Dengan melihat luasnya Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan dipisahkan lautan, biaya pilpres yang dibutuhkan itu minimal Rp 1 triliun. Itu paling minimal,” ujar Emrus.

Dia mengaku, dalam FGD itu juga diketahui bahwa dana paling besar digunakan untuk penggalangan masyarakat. Dana itu tentu dibutuhkan menggalang masyarakat dari pusat sampai daerah. “Penggalangan masyarakat membutuhkan dana yang sangat besar, atau dana terbesar yang dialokasikan oleh pasangan calon,” kata Emrus.

Apalagi, lanjut Emrus, jika paslon itu tokoh karbitan yang belum mengakar di masyarakat. Kalau sudah mengakar, tentu biaya akan lebih murah. Menurut Emrus, dalam konteks Pilpres 2019, calon yang sudah bisa dipastikan akan tampil adalah Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

Dia yakin, kedua tokoh ini sudah mengakar di masyarakat, punya kredibilitas, kapabilitas dan berintegritas. Direktur Eksekutif EmrusCorner itu mengatakan, apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah adalah hal yang wajar. Namun, kata dia, persoalannya apakah pengusaha penyandang dana itu hanya sekadar menyumbang saja. “Apakah ada yang seperti ini, karena ketika orang berkontribusi tentu tidak lepas dari kepentingan politik,” jelasnya.

Emrus menambahkan, pengusaha juga tidak lepas dari kepentingan politik. Penyandang dana, kata dia, tentu tidak ingin hanya sekadar menyumbang saja. Menurut dia, dalam istilah politik itu dikenal no free lunch alias tidak ada makan siang gratis. “Ini harus diperhatikan siapa pun pasangan calon,” terangnya.

Sementara itu, kubu Jokowi dan Prabowo mulai mengumpulkan parpol pendukung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamu para sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Bogor, Selasa (31/7) malam. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut hadir pada pertemuan itu mengungkapkan, pertemuan sembari makan malam itu sudah membahas soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi di Pemilu 2019.

“Beliau (Jokowi, red) menyampaikan berbagai perkembangan terhadap cawapres,” kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (1/8). Namun, para sekjen partai politik yang ikut hadir tak membahas lebih jauh soal cawapres. Alasannya, hal itu menjadi domain ketua umum parpol pendukung Jokowi.

Hasto menambahkan, soal pengumuman nama cawapres pendampig Jokowi tergantung pada konsolidasi para ketua umum parpol pendukungnya. Karena itu Hasto menepis anggapan yang menyebut Jokowi tak kunjung mengumumkan nama cawapres karena menunggu kepastian tentang figur yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 4-10 Agustus mendatang. “Pada tanggal-tanggal itu partai-partai juga melakukan konsolidasi sehingga tentu saja tahapannya Pak Jokowi ketemu seluruh ketum Parpol, kemudian akan diumumkan bersama-sama pada momentum yang tepat,” ungkap Hasto.

Setelah kubu Presiden Joko Widodo, giliran sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang mengusung Prabowo Subianto menggelar pertemuan, Rabu (1/8), di Jakarta. Pertemuan sekjen Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera itu akan digelar di Jakarta membahas persoalan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Pertemuan membahas penyempurnaan visi, misi, program maupun tim pemenangan Prabowo Subianto. Juga akan ada masukan-masukan untuk koalisi,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/8). Menurut Riza, bisa saja nanti akan ada pembahasan calon wakil presiden (cawapres). Namun, kata Riza, untuk lebih tepatnya persoalan cawapres akan dibahas oleh para ketua umum partai, yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

“Tapi, pertemuan antarsekjen ini lebih membahas tentang platform, visi misi, program, mungkin juga masuk pada tim pemenangan,” ucapnya. Apalagi, lanjut dia, saat pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti, harus melampirkan tim pemenangan, visi misi, serta program. (boy/fat/jpnn)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top