Space Iklan
Pariwara
Nasional

Maksimalkan Pembangunan, Bupati Muna Reformasi Birokrasi

BERSAMA MENPAN: Bupati Muna, LM. Rusman Emba (kanan) berpose dengan Menpan RB, Asman Abnur belum lama ini. Rusman berkonsultasi terkait reformasi birokrasi di otoritanya. Foto: Humas Pemkab Muna For Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Reformasi birokrasi kini tengah digulirkan oleh Bupati Muna, LM. Rusman Emba. Sebagai seorang leader dengan jumlah pegawai mencapai 5.915 orang, bukan hal mudah menjalankan manajerial birokrasi. Pun sebaliknya, dengan jumlah aparat tersebut, memiliki cukup sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, demi maksimalnya pembangunan daerah.

Rusman Emba menyadari, kunci pembangunan daerah berdasar pada kemampuan aparatur sipil negara (ASN). Hanya saja, saat diamanahkan memimpin Bumi Sowite, Rusman menghadapi tantangan cukup berat di sektor birokrasi. Pada 2015 lalu, dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kabupaten Muna masuk dalam kategori daerah dengan layanan publik rendah. Hampir setara dengan daerah pemekaran baru di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Inilah salah satu alasan, sehingga perlu ada reformasi birokrasi,” ujar Rusman, Rabu (1/8).

Langkah reformasi birokrasi Rusman, dimulai dengan jargon Mai Te Wuna, sebuah konsep pembangunan yang menekankan prinsip kebersamaan membangun daerah. Rusman mencanangkan visi membuat otoritanya maju, kuat dan mandiri. Visi itu dicapai dengan membangun sinergi antar sesama perangkat pemerintahan dan pihak swasta.

Konsep pembangunan yang diterapkan Rusman akhirnya mendapat perhatian Lembaga Administrasi Negara RI. Ia lalu diundang mengikuti program Leaderpreneurshep, sebuah pelatihan kepala daerah yang bertajuk pengembangan inovasi pemerintahan. Program hasil kerja sama LAN RI bersama Civil Society College dan Temasek Foundation Singapura itu di gelar di Singapura pada 16 – 19 Juli lalu.

“Banyak ilmu yang saya dapatkan di sana, terutama soal peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang layanan publik daerah,” katanya. Usai menimba ilmu di negeri Singa tersebut, Rusman kemudian sowan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur pada 20 Juli lalu. Pada kesempatan itu, Rusman meminta banyak masukan terkait reformasi birokrasi di Muna.

“Hasilnya, kami kini sedang mengkaji pemberian tunjangan penghasilan pegawai untuk ASN. Itu bisa menjadi instrumen agar pegawai meningkatkan kinerja dan kedisiplinannya. Pada intinya, kami sedang menyiapkan satu grand desain reformasi birokrasi di Muna,” jelasnya.

 

1 of 2

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top