Pariwara
HEADLINE NEWS

Sidang Sengketa Pilgub Dilanjutkan, Kuasa Hukum AMAN Optimis Gugatan Ditolak

Laode Abdul Natsir

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali dilanjutkan, hari ini Selasa (31/7). Agenda utamanya adalah mendengarkan jawaban pihak termohon (KPU Sultra). Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan jawaban terbaik untuk mengkaunter atau membuktikan bahwa dalil pemohon tidak benar. “Kami sudah persiapkan jawabannya. Semua dalil-dalil yang dibacakan pemohon saat sidang pendahuluan sebelumnya, akan kami jawab semua,” kata Abdul Natsir saat dihubungi di Jakarta, (30/7). Mantan Ketua KPU Kota Kendari ini mengaku, pihaknya akan membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar.

Dirinya mencontohkan, salah satu dalil pemohon adalah terkait keberadaan komisioner KPU Konawe yang dianggap ilegal. Pihaknya akan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. “Kami sudah konsultasi dengan KPU RI terkait perkara komisoner KPU Konawe. Dan kami menjalankan apa yang diperintahkan KPU RI. Prinsipnya tidak ada masalah, dan Komisioner KPU Konawe itu legal,” tegasnya. Meski begitu, lanjut pria yang biasa disapa Ojo ini, mengaku tidak akan mengungkapkan alasannya secara detail terkait keyakinan bahwa Komisioner KPU Konawe legal. “Kami tidak etis menjawab sebelum proses persidangan. Biarkan kami menjawab dalil pemohon dalam agenda sidang selanjutnya. Termasuk dalil yang mengatakan bahwa laporan dana kampanye salah satu pasangan calon pilgub telat. Sesungguhnya tidak ada keterlambatan,” jelasnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) menilai permohonan pemohon sangat tidak berdasar. Ketua Tim Kuasa Hukum AMAN, Dr. Muh Yusuf, SH.,MH menegaskan, dalil-dalil yang diajukan pemohon sangat tidak berdasar. Sebagai pihak terkait, pihaknya siap mendukung dalil-dalil yang diajukan KPU dalam persidangan MK nantinya, jika dibutuhkan. “Pemohon mengambil contoh kasus Tolikara, sehingga berharap permohonannya dikabulkan MK. Padahal, konteksnya beda dengan yang terjadi di Sultra,” ungkap Yusuf, kemarin. Kata dia, di Tolikara, KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu, sedangkan di Sultra tidak ada yang diabaikan.

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top