Pariwara
Konawe Utara

Pemkab Konut Denda Ternak Liar

KENDARIPOS.CO.ID — Penerapan peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan penertiban ternak akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut). Bagi ternak yang masih berkeliaran di jalan maupun memasuki wilayah perkebunan warga, maka pemilik ternak siap-siap menerima sanksi denda. Kepala Dinas Pertanian Konut, Nasution, menjelaskan, denda bagi pemilik ternak akan disesuaikan dengan jenis hewan peliharaannya. Untuk sapi, kerbau dan domba, besaran denda yang harus dibayar sebesar Rp 500 tiap ekor. “Sedangkan untuk jenis ternak kambing Rp 150 ribu satu ekor,” ujar mantan Kepala Perpustakaan Konut itu, usai menggelar sosialisasi Perda, kamis (26/7).

Sosialisasi yang dilakukan Distan Konut tersebut dihadiri camat, kepala desa dan kelompok peternak. Tujuannya untuk menyampaikan pada masyarakat bila Perda tentang pemeliharaan dan penertiban ternak, mulai diterapkan. “Eksistensi Perda ini tentunya guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Konut. Siapapun dia yang melanggar entah masyarakat maupun kalangan pejabat, aturan ini berlaku secara universal, sehingga bermuara pada terciptanya kedamaian. Lahirnya Perda ini menjadi acuan dalam penerapan sanksi di lapangan,” ujar mantan aktivis HMI Cabang Kendari itu.

Nasution menjelaskan, Konut telah berusia 11 tahun sejak mekar menjadi otorita mandiri. Diakuinya, persoalan ternak liar masih menjadi bahasan bagi masyarakat. Utamanya para pengguna jalan Trans Sulawesi. Pasalnya, keberadaan ternak yang berkeliaran di jalan dianggap memberi andil penyebab kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, lokasi perkebunan warga juga dianggap kerap dimasuki ternak yang berkeliaran mencari kehidupan di lahan perkebunan warga. Tentunya berimplikasi terhadap kerusakan tanaman yang ada di dalam areal perkebunan warga.

“Bahkan masih ada yang kita lihat ternak berkeliaran bebas di ruang publik pemerintahan. Seperti sekolah, Puskesmas, masjid bahkan perkantoran bupati dengan meninggalkan kotorannya. Nah, dengan Perda ini sudah tidak akan ada lagi ternak-ternak yang berkeliaran. Makanya pemilik yang tidak mengikat dan mengandangkan ternaknya, akan diberi sanksi denda,” tegas Nasution.

Penerapan Perda tak akan maksimal jika camat dan kepala desa sebagai ujung tombak tidak menyampaikan aturan tersebut ke masyarakat. “Harapan kita setelah sosialisasi tak ada lagi hewan ternak berkeliaran yang bisa merugikan masyarakat petani maupun pengguna jalan,” tukasnya.

Nasution menambahkan untuk mengefektifkan Perda, Distan bersama Satpol PP akan turun mengawasi ternak yang masih didapatkan berkeliaran. Jika masih ditemukan, ternak akan diamankan pada lokasi penampungan. “Tentunya akan kita panggil terlebih dahulu pemilik ternak. Bila dalam jangka waktu seminggu tak ada yang mengaku sebagai pemilik, pemerintah akan melakukan lelang dan dimasukkan ke kas daerah,” tandasnya. (c/min)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top