Pariwara
Kolom

Jalan Rusak, Hak Masyarakat Terabaikan, Oleh: Prof Hanna

Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Tahun 1986 pertama kali saya menginjakkan kaki di Sulawesi Tenggara melalui Kolaka dengan menggunakan kendaraan roda dua. Frekuensi kendaraan yang lalu lalang masih sangat terbatas. Kenyamanan berkendara saya rasakan karena tingkat kepadatan kendaraan masih sangat kurang.

Beberapa tahun kemudian, saya mencoba melakukan perjalanan ke daerah-daerah seperti Kasipute, Boepinang, dan Lasusua. Akses jalan belum menjadi perhatian pemerintah saat itu. Mungkin kita bisa memahaminya karena saat itu sumber APBD Sulawesi Tenggara masih minim.

Saat ini, ada dua jalur jalan raya yang sangat memprihatinkan. Jalur Kendari-Konawe Utara (Bondoala hingga perbatasan Konut) dan jalan MT Haryono setelah jembatan Pasar Wuawua. Kedua jalan itu berstatus jalan nasional. Kerusakan jalan cukup berlarut-larut. Belum ada progres yang luar biasa dalam perbaikan jalur ini.

Kedua jalur ini memang sangat tidak layak untuk dilalui. Jalur alternatif juga tidak memungkinkan sehingga pengguna jalan tidak ada cara lain menghindarinya. Perjalanan ke Konawe Utara misalnya, jalur alternatif adalah melalui jalan tambang. Saat musim hujan, kondisinya lebih parah akibat banjir dan lumpur.

Penyebab kerusakan jalan poros Bondoala menuju Konawe Utara karena padatnya transportasi menuju ke tambang dengan kapasitas muatan yang sangat berat. Ratusan mobil tronton, mobil tangki, baik 8 roda maupun 10 roda. Semua melalui jalur itu. Sedangkan kapasitas jalan raya hanya dikonstruksi maksimal untuk kendaraan roda 6.

Demikian juga di Kota Kendari. Jalan altenatif hanya melewati jembatan triping. Itupun tingkat kepadatannya sangat tinggi pada jam-jam tertentu. Kalau kita lihat kondisi kedua jalan itu, jalan poros menuju Konawe Utara sepertinya sudah dikerja sejak tahun 2015 sebagaimana papan informasi di sudut-sudat jalan. Sedangkan jalan MT. Haryono Kendari dikerjakan sejak tahun 2016 sampai saat ini belum selasai.

Jika kita merujuk pada Undang-undang nomor 34 tahun 2006 tentang jalan raya pada Pasal 9 (1) dikatakan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Merujuk pada aturan itu, maka jalan poros Konawe-Konawe Utara termasuk kategori jalan nasional begitu pun MT Haryono. Tapi persepsi masyarakat seolah-olah ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal, kedua jalan itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Sebagai warga negara, kita punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya. Hak tersebut antara lain hak memakai jalan raya, hak merasa aman, dan hak merasa menyenangkan di jalan raya. Namun hak-hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melihat kondisi kedua lokasi jalan tersebut, tentu tidak sedikit masyarakat yang bertanya mengapa pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak melakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan hak-hak masyarakat? Harus ada langkah yang konkrit dalam menuntaskan persoalan tersebut. Kerusakan jalan sudah bertahun-tahun namun belum ada solusinya. Dengan kerusakan jalan tersebut, maka hak-hak masyarakat terabaikan. (*)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top