Pariwara
Muna

Bupati Muna Kaji Pemberian TPP Bagi ASN

LAODE ALFIN/KENDARI POS
TPP : Suasana rapat evaluasi kinerja aparatur pemerintahan di Muna yang dipimpin Bupati, LM Rusman Emba, senin (23/7)

KENDARIPOS.CO.ID — Kunjungan kerja Bupati Muna, LM Rusman Emba ke Singapura dalam rangka mengikuti event leadherpreneurship, membawa angin segar bagi birokrat di otoritanya. Senin (23/7), Rusman mengumpulkan aparaturnya mulai dari eselon II, III dan IV untuk rapat evaluasi semester I dan persiapan kinerja di semester II tahun 2018. Pada kesempatan itu, Rusman menyinggung soal niatannya memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan pemberian TPP kendati sedang dalam kajian, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan LM. Rusman Emba. “Tentu banyak ilmu yang saya dapatkan di sana (Singapura). Salah satunya bagaimana meningkatkan gairah pegawai agar pemerintahan berjalan efektif,” ujar usai memimpin rapat, senin (23/7). Rusman menilai kedisiplinan pegawai di Muna perlu ditingkatkan. Maka tidak ada salahnya kebijakan pemberian TPP dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen memaksimalkan kinerja.

Apalagi, di Indonesia, bahkan pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) justru sudah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. “Kalau tidak salah, tersisa 26 kabupaten/kota di Indonesia yang belum (pemberian TPP), salah satunya Muna. Mungkin ini perlu dikaji secara matang,” lanjutnya. Rusman menambahkan, kebijakan pemberian TPP sudah dikonsultasikan di sejumlah lembaga negara, diantaranya Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Itu mengingat postur keuangan daerah yang sedang tidak sehat. Belanja pegawai melampaui batas wajar 50 persen dana alokasi umum. “Kami sudah komunikasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada prinsipnya, ini (TPP) sedang dikaji,” sambungnya. Mantan Ketua DPRD Sultra ini mengaku sedang menyiapkan grand design reformasi birokrasi di Muna. Beberapa hal yang akan diatur ialah mengenai jam kerja. Ia ingin layanan publik di otoritanya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. “Leading sektor pembangunan itu di birokrasi. Kami sedang menyiapkan grand design. Benyak hal yang dikaji yang pada prinsipnya dalam rangka peningkatan layanan pemerintahan,” pungkasnya. (c/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top