Pariwara
Politik

Sempurnakan DPS, KPU Mubar Sandingkan DPSHP Sidali dan Manual

Alirun

KENDARIPOS.CO.ID — Perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) Muna Barat (Mubar) akan segera dirampungkan. DPS hasil perbaikan telah dipleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) tanggal 19 Juli lalu. Untuk menyempurkan data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mubar menyandingkan DPSHP sistem informasi data pemilih (Sidalih) dan manual.

“Sebelum di PPK, kami telah melakukan pleno di tingkat PPS tanggal 17 Juli lalu. Saat ini, tinggal menunggu pleno KPU. Sesuai agenda, pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 22 Juli nanti,” beber Komisioner KPUD Mubar saat dihubungi melalui telpon, Jumat (20/7).

Untuk menguji keakuratan data pemilih, pihaknya bersama PPK telah melakukan rapat koordinasi guna mengsinkronkan DPSHP Pemilu 2019. Data yang masuk langsung diidentifikasi dengan menyandingkan DPSHP Sidalih dan hasil perbaikan secara manual.

Dalam rapat pleno KPU, pihaknya akan mengundang semua pihak diantaranya, panitia pengawas Pemilu (Panwaslu), perwakilan partai politik (Parpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kesbangol dan tokoh masyarakat. Bila ada temuan dan tanggapan, KPU akan merespon. Hanya saja, tetap harus dibuktikan dengan data yang akurat.

“Jadi hasil pleno di tingkat kecamatan akan disempurnakan lagi. Makanya, kami berharap adanya masukan dan tanggapan Parpol, Panwas maupun masyarakat. Pada prinsipnya, kami berusaha agar data pemilih Pemilu nanti benar-benar akurat,” kata Koordinator Perencanaan Data, SDM dan Organisasi KPUD Mubar.

Pemilih tambahan yang masuk dalam DPS kata mantan PPK Kambu Kota Kendari ini, berasal dari ATB KWK atau pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan surat keterangan (Suket) yang dikeluarkan Disdukcapil pada Pilkada lalu. Ditambah form model A.1.A-KWK atau masukan dan tanggapan masyarakat.

“Dalam DPSHP, KPU kembali menyandingkan pemilih tambahan dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada lalu. Sebab ada beberapa daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili atau pemilih pemula yang beralih status menjadi TNI-Polri. Jadi rumusnya, jumlah DPS dikurang pemilih yang tidak memenuhi syarat dan ATB KWK serta form model A.1.A-KWK,” jelasnya.

Dalam penyempuraan data pemilih, ia meminta dukungan Pemda dalam hal ini Disdukcapil. “Kami berharap Disdukcapil bisa membantu pemutakhiran data pemilih. Sebab pemilih merupakan penduduk namun tidak semuanya memiliki hak suara. Koordinasi dan sinergitas antar lembaga akan memaksimalkan penyempuraan data pemilih,” pungkasnya. (mal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top