Pariwara
Metro Kendari

Pejabat Pengadaan Bersertifikasi di Sultra Masih Minim

SERTIFIKASI : Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Provinsi Sultra menggelar pelatihan dan bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah terintegrasi. Pejabat pengadaan bersertifikasi masih minim. Idealnya BPJB Sultra butuh seribuan pejabat yang bersertifikasi. Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Sekira 54 persen APBD dan APBN di Indonesia dibelanjakan pada barang dan jasa oleh pemerintah. Itu artinya sebagian besar uang rakyat itu dikendalikan melalui lembaga pengadaan. Makanya orang-orang yang terlibat didalam proses pengadaan itu harus berkompeten dan profesional. Terpenting mereka harus mengantongi sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Provinsi Sultra Rony Yacob La Ute mengatakan jumlah pejabat pengadaan di Sultra masih jauh dari komposisi ideal. Mereka yang sudah bersertifikat masih bisa dihitung jari. Meski tak menyebut berapa pelaku pengadaan yang mengantongi sertifikat saat ini, Rony memastikan masih ada kesenjangan yang begitu jauh dengan jumlah realistis.

Idealnya satu daerah memiliki 84 pejabat pengadaan bersertifikat. Terdiri dari 45 orang dari OPD, dan 39 orang di BPBJP. Sehingga jika ditotal Sultra mestinya punya 1.428 pejabat bersertifikat pengadaan. “Menurut saya BPBJP itu organisasi yang luar biasa, karena mengelola dana yang begitu besar, maka harus ada kompetensi sumber daya aparatur,” ujar Rony Yakob, kemarin.

Faktanya saat ini menurut Rony, BPBJP belum dianggap strategis oleh Pemda Sultra termasuk kabupaten dan kota. Sehingga alokasi anggaran untuk peningkatan SDM itu terbilang terbatas. Sementara lembaga ini sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan dinamika lapangan kerja dalam kemasyarakatan. “Kerjanya juga senantiasa menghasilkan puluhan miliar rupiah. Namun kebutuhan honor staf pokjanya belum sesuai dengan aturannya. Tapi khusus staf kita, memang sudah terlatih kesabarannya. Karena yang tidak sabar pasti mereka keluar dan ada memang yang minta keluar,” papar Rony Yakob.

Meski anggaran terbatas, BPJBP berupaya memaksimalkannya dengan menggelar bimtek dan pelatihan rutin setiap tahun. “Kerja di pengadaan itu senantiasa berhadapan dengan hukum, sehingga harus punya pengetahuan dan mental yang baik,” tutup Rony Yakob. (ely/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top