Pariwara
Kolaka Utara

Perbup Kolut Cegah Wartawan “Abal-abal”

MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
CEGAH ABAL-ABAL : Kabaghumas Pemkab Kolut, Ramang memerlihatkan Perbup yang mengatur syarat bagi media dan jurnalis dalam beraktivitas di wilayah tersebut.

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) punya cara mengidentifikasi media maupun oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan yang banyak beraktivitas di wilayah tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), H. Nur Rahman Umar yang ditetapkan sejak 14 Juli 2018 lalu.

Penerapan Perbup nomor 15 tahun 2018 itu dibenarkan Kabaghumas dan Protokoler Kolut, Ramang. “Tidak bisa dimungkiri, hingga saat ini Dewan Pers terus melakukan pencatatan ribuan media yang ada di tanah air namun hanya seratusan saja yang terdaftar resmi. Ini yang membuat Pemkab juga harus menerapkan aturan ketat bagi media mana saja yang bisa diajak kerja sama. Kami terbuka kepada media dan wartawan, tapi yang mana dulu. Legalkah atau wartawan abal-abalkah,” sindir Ramang, Kamis (19/7).

Maka dari itu, dalam Perbup tersebut dicantumkan 12 syarat umum perusahaan pers dan wartawan yang dapat beraktivitas di Kolut. Sembilan syarat khusus bagi media cetak dan lima untuk media siber. “Mulai dari legalitas media berupa surat izin usaha perusahaan (SIUP), terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers serta minimal jurnalisnya memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW).

“Kalau cuman modal ID Card saja, saya juga bisa mengaku wartawan. Medianya mana dulu, beredar di mana dan berapa oplahnya. Jangan sampai terbit hanya untuk dijadikan alat memeras, banyak to,” sorotnya lagi. Syarat-syarat dalam Perbup terkait standar umum dan khusus tersebut menurut Ramang, mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers termasuk merujuk dari imbauan Dewan Pers.

Dalam hal kerja sama, Pemkab tentunya sangat mengapresiasi kinerja Pers terkait publikasi bagi Pemkab Kolut. Disadarinya, Pemkab tak berhak membatasi kinerja wartawan selagi bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Banyak oknum yang mengkritik, katanya kami membatasi media, siapa bilang. Sebagai pemerintah tentu kita juga harus mengenal dengan siapa kita menjalin kemitraan. Jangan sampai hanya terbit kalau dikasih iklan saja, lalu hilang lagi dan datang kalau minta iklan lagi,” tuturnya.

Perbup tersebut tutup dia juga untuk menguatkan eksistensi keberadaan media dan wartawan yang resmi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai jurnalis. Sebab, tidak bisa dimungkiri Pemkab Kolut juga merasa prihatin dengan keberadaan wartawan di lapangan yang terkadang profesinya dimanfaatkan oknum jurnalis abal-abal. “Akhirnya masyarakat kita, baik di sekolah-sekolah maupun desa alergi kalau didatangi wartawan meskipun itu jurnalis betulan karena dinilai akan meminta uang lagi, menekan hingga menakut-nakuti mereka. Perbup ini akan kami sebar ke semua kecamatan,” tandas Ramang. (b/rus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top