Pariwara
Konawe Selatan

LKPD 2017 Konsel Banyak Catatan

KAMALUDDIN/KENDARI POS
LKPD : Wabup Konsel, H. Arsalim Arifin (kiri) saat memberi tanggapan atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Irham Kalenggo (kanan), selasa (17/7)

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah fraksi di DPRD Konawe Selatan (Konsel) banyak memberikan sorotan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Kritikan tersebut muncul saat digelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Irham Kalenggo, Selasa (17/7). Pandangan fraksi itu sendiri disampaikan secara kolektif diwakili Tasman Lamuse dari Komisi I. Menurut Tasman, Fraksi Nasdem menyoroti tentang monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan untuk mendukung kegiatan pembangunan harus terus terkontrol dengan baik. Sehingga pekerjaan proyek dapat semakin memenuhi sasaran secara tepat waktu.

Sementara Fraksi PKB meminta seluruh SKPD agar lebih serius dan tanggap dalam menata administrasi pemerintahan, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Begitu juga dengan Fraksi PDIP Berhanura yang berpandangan, penyusunan laporan hendaknya menyajikan data-data kondisi dan hasil pembangunan secara menyeluruh. “Dengan demikian maka proses evaluasi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 akan on the track,” baca Tasman Lamuse, selasa (17/7).

Fraksi Gerindra menyarankan pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi yang tepat untuk menindaklanjuti rekomendasi serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar berjalan maksimal. Sementara itu Fraksi PAN menyorot soal penetapan sebuah kebijakan anggaran namun kemudian dibatalkan. Dari Fraksi Demokrat memandang perlu optimalisasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi.

“Fraksi Persatuan Keadilan juga berharap pada tahun-tahun mendatang setiap SKPD membuat neraca yang menggambarkan aset daerah. Dengan demikian opini WTP bisa terus dipertahankan. Untuk Fraksi Golkar, berpandangan, meskipun mendapatkan predikat WTP, tapi akuntabilitas keuangan daerah yang ditunjukan dalam LHP BPK baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan,” sambung juru bicara gabungan fraksi tersebut.

Menanggapi saran itu, Wakil Bupati Konsel, H. Arsalim Arifin mengapresiasi seluruh masukan yang ada. “Kami juga bersyukur meskipun ada sorotan itu, pada dasarnya dewan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan LKPD tahun 2017,” katanya. Mewakili Pemkab dalam paripurna itu, ia menganggap pandangan umum fraksi sangat konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD Konsel. “Ini juga untuk mewujudkan responsibiltas dan dalam pengelolaan anggaran 2017 Konsel berhasil mencapai WTP dan akan terus kita pertahankan sebagaimana harapan sejumlah fraksi,” bebernya. (c/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top