Pariwara
Buton Tengah

DLH Buteng Gagas Perizinan Tambang Pasir

ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buton Tengah (Buteng) sementara mengupayakan agar masyarakat di Mawasangka mendapat izin penambangan secara resmi. Pihak instansi tersebut telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penambangan pasir secara ilegal. Pasalnya, daerah tersebut merupakan penopang kebutuhan material pasir untuk melaksanakan pembangunan fisik.

Kepala DLH Buteng, Alimuddin, mengatakan, saat ini pihaknya sementara memastikan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dalam proses finalisasi. Pasalnya, Desa Balobone dan Napa yang jadi pusat penambangan pasir dalam rencana RTRW merupakan kawasan wisata. Dalam proses perizinan tambang, harus sesuai RTRW, jika tidak hal tersebut akan ditolak meski administrasi lainnya dilengkapi.

“Olehnya itu, kami melakukan penyesuaian dalam klausul RTRW, agar daerah Balobone dan Napa, ditambahkan dengan kawasan peruntukan lain. Hal ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melegalkan kegiatan penambangan pasir di Mawasangka. Untuk izin akan dikeluarkan DLH Buteng, sementara izin tambang merupakan kewenangan Pemprov Sultra,” ungkapnya, selasa (17/7).

Alimuddin menambahkan, setelah masalah RTRW teratasi, pihaknya akan membantu masyarakat untuk mendapat izin penambangan. Ada dua langkah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Pertama, masyarakat akan dikelompokan dalam satu hamparan dengan luas tertentu. Dengan demikian, beban perizinan yang sebelumnya sulit dijangkau bisa teratasi.

“Langkah kedua, pemerintah akan membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah perizinan. Kami akan mencari solusi yang tepat dari dua opsi ini, sambil menunggu RTRW ditetapkan. Rencananya tahun 2019 nanti, kami akan melegalkan penambangan pasir ilegal di Mawasangka. Untuk saat kegiatan penambangan dikurangi dan tak melayani permintaan dari luar Buteng,” jelasnya.

DLH juga mengawasi agar kegiatan penambangan menggunakan alat berat tidak dilakukan. Pasalnya, hal tersebut tak dibenarkan dalam kegiatan pertambangan rakyat. “Sementara kegiatan tambang pasir di belakang SMP di Lakudo sudah kami hentikan. Pasalnya, pagar belakang sekolah sudah terancam roboh,” tutupnya. (c/myu)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top