Pariwara
Konawe Selatan

Warga Konsel Tolak Pasar DU Diambil Alih

KAMALUDDIN/KENDARI POS
JAGA ASET : Suasana rapat di Desa Andoolo Utama yang dipimpin Kades, Suyanto, menolak pengalihan aset pasar di wilayah itu untuk ditangani pemerintah daerah.

KENDARIPOS.CO.ID — Pasar DU di Desa Andoloo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kini menjadi polemik. Pasalnya, sarana perekonomian yang selama ini dikelola pemerintah desa setempat dan murni swadaya masyarakat itu akan diambil alih Pemkab serta berubah status menjadi pasar kecamatan. Itu dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan (SK) dan pernyataan dari pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang ditandatangani, Madilaa.

Dalam petikan surat itu disebutkan, Karim Rumi ditugaskan sebagai Kepala UPTD untuk mengelola Pasar DU di Desa Andoolo Utama. Namun demikian, SK atas nama bupati yang ditembuskan ke pemerintah desa justru menimbulkan tanda tanya, karena tak ditandatangani H. Surunuddin Dangga sebagai pimpinan daerah. Kepala Desa Andoolo Utama, Suyanto, langsung mengundang para tokoh masyarakat untuk mengadakan rapat.

“Saat pertemuan, masyarakat menolak keras apabila pasar ini dialihkan dan dikelola Pemkab. Karena ini adalah pasar desa yang awalnya dibangun secara swadaya dan berada di atas lahan Pemdes. Maka seharusnya pemerintah desalah yang berhak atas pengolahan pasar DU tersebut,” tegas Suyanto, senin (16/7). Menurutnya, jika mengacu undang-undang Permendagri nomor 42/2007 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan, pasar desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota agar diserahkan ke desa.

“Namun jika ini benar-benar terjadi, justru kebalikan. Bukannya Pemkab yang menyerahkan aset pasar ke Pemdes, tapi sebaliknya,” kritik Suyanto. Ia berharap Pemkab tak mengganggu gugat aset desa yang ada. “Agar BUMDes masyarakat dapat berkembang dan dapat dirasakan. Apalagi kita sudah mengeluarkan Perdes untuk pasar DU dikelola desa,” harapnya. Permintaan serupa juga dilontarkan Tokoh Masyarakat, H. Mustori. “Kami akan terus perjuangkan untuk menolak. Kalau pemerintah mengabaikan aspirasi ini, maka kami akan menghadap langsung ke Kementerian Perdagangan,” ancamnya, diamini warga lainnya dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Kadisperindag Konsel, Hj. Siti Hadijah menepis adanya upaya ambil alih aset tersebut. “Terkait pasar di Buke, sebenarnya ada salah paham. Bukan diambil alih, tapi turunnya SK Kepala UPTD itu hanya untuk mengkoordinir semua pasar di wilayah Kecamatan Buke. Bukan untuk ambil alih,” ulangnya, menegaskan. Siti Hadijah meluruskan, saat dibentuknya UPTD, ia telah menyampaikan pada yang membidangi itu untuk melapor ke camat.

“Memang ada SK untuk UPTD. Jadi mereka itu hanya mengkoordinir, bukan mengambil alih. Pada prinsipnya namanya pendapatan asli daerah, sama saja untuk pemerintah daerah. Nah, Unit Pelaksana Teknis Dinas ini hadir untuk mengkoordinir. Cuma di Buke harus ada kantornya. Tapi pemungutan retribusi tidak langsung dari koordinator,” paparnya panjang lebar.

Ia juga memastikan, untuk menghindari kesalahpahaman berkepanjangan, pihaknya sudah mengambil langkah inisiatif dengan pembuatan berita acara yang disepakati Pemdes dan Pemkab. “Jadi kemarin sudah ada berita acara yang disepakati. Untuk Pasar DU, tidak akan merubah yang sudah jalan selama ini, apalagi sudah ada Perdesnya,” tandas Kadisperindag Konsel itu. (b/kam)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top