Pariwara
HEADLINE NEWS

Desak Kasus DAK Muna Dituntaskan, BMPH “Seruduk” Kejati dan BPKP Sultra

DESAK KEJATI: Aktivis BMPH Sultra menggelar aksi di depan kantor Kejati Sultra dan BPKP Perwakilan Sultra, kemarin. Mereka mendesak agar kasus DAK Muna cepat dituntaskan. Foto: Adwin Barakati/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Lambannya penanganan kasus dugaan mega korupsi dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015 terus menuai sorotan. Salah satunya datang dari Barisan Masyarakat Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (BMPH Sultra). Kamis (12/7), lembaga yang konsisten mengawal kasus DAK Muna ini “menyeruduk” (baca: gelar aksi) di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sultra.

Mereka minta agar kedua lembaga ini lebih serius mengurus dugaan korupsi DAK Muna yang melibatkan anggaran negara sebesar Rp 310 miliar lebih. “Kasus ini sudah terlalu lama mengendap di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna. Makanya, kami minta Kejati Sultra ambil alih dan secepatnya dituntaskan,” teriak Dedi, koordinator aksi yang juga salah satu Presidium BMPH Sultra, Kamis (12/7).

Menurut dia, masyarakat butuh kepastian hukum. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka publik akan curiga dan menuding pihak kejakasaan diduga “main mata”. “Ini menyangkut citra lembaga. Kami harap kejaksaan lebih cepat dan transparan memproses kasus DAK Muna sampai tuntas,” harap Dedi yang diaminkan rekan-rekannya.

Mereka diterima langsung Kasipenkum Kejati Sultra, Janes Mamangkey bersama beberapa jaksa dari Pidana Khusus. Menurut Janes, kasus yang dipertanyakan tentang DAK Muna di tangani oleh Kejari Muna. Namun, pihaknya akan mencoba mempertanyakan perkembangan kasus tersebut lebih lanjut. “Kita akan tanyakan informasi perkembangan kasusnya. Namun informasi yang kita peroleh sebelumnya kasus tersebut masih menunggu hasil audit BPKP Sultra,” jelasnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya di lembaga yang dinakhodai Azhari tersebut, BMPH mendatangi kantor BPKP Perwakilan Sultra. Di tempat itu, mereka mendesak agar BPKP lebih serius dan transparan dalam melakukan audit hasil kerugian negara dari kasus DAK Muna. Sebab, lambannya kelanjutan kasus tersebut akibat belum adanya hasil audit. “Kami minta BPKP memberi kepastian, kapan audit itu keluar supaya kasus DAK Muna bisa dituntaskan,” jelas Dedi.

Massa aksi diterima langsung Ketua Tim Investigasi Penanganan Kasus DAK Muna, Sunarti bersama beberapa pegawai BPKP. Dia menjelaskan, saat ini kasus DAK Muna masih ditangani. Terutama soal audit kerugian negara. “Nanti kami akan jelas besok (hari ini,red). Kami akan undang pihak kejaksaan,” jelasnya.

Hanya mendapat jawaban diplomatis, membuat massa BMPH tidak puas. Mereka sempat memaksa agar BPKP memberi kejelasan soal lambannya hasil audit kasus DAK Muna keluar. “Ini menyangkut uang rakyat dan kepastian hukum,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kajati Sultra Azhari mengungkapkan, tim penyidik Kejari Muna sedang menunggu hasil audit dari BPKP Sultra terkait kasus ini. “Jika telah ada hasil audit, maka langkah hukum selanjutnya akan ditentukan,” ungkapnya. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi ini sudah bertahun-tahun diusut. Sejak lima orang ditetapkan sebagai tersangka, jaksa makin lamban melanjutkan kasus ini ke proses hukum penuntutan. (b/ade/ing)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top