Pariwara
Muna

Pinjaman Daerah Muna Biayai 13 Proyek

LM Rusman Emba

KENDARIPOS.CO.ID — Pinjaman dana yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna ke Bank Sultra akhirnya disetujui DPRD, meski sebelumnya sempat ramai ditolak. Bupati Muna, LM. Rusman Emba, menyebutkan, beban keuangan daerah saat ini sedang tidak sehat. Belanja pegawai terlampau besar sehingga menyedot anggaran yang harusnya bisa diplot untuk sektor lain. Pilihan mengajukan pinjaman itu untuk membiayai belanja di sektor infrastruktur.

Total kredit daerah sebesar Rp 100 miliar diketahui untuk memuluskan 13 proyek pembangunan. Ada tiga instansi yang menjadi pelaksana teknis kegiatan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan senilai Rp 76 miliar, Dinas Kesehatan Rp 4 miliar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 20 miliar. Dari rincian kegiatan diketahui jika pengelolaan dana pinjaman adalah untuk peningkatan jalan dan jembatan, penataan bangunan pengendali banjir, pembuatan jaringan air bersih dan penataan lingkungan rumah sakit. Pinjaman juga untuk menuntaskan pembangunan Pasar Modern Laino termasuk peningkatan jalannya. “Semua untuk menunjang infrastruktur, untuk masyarakat juga,” argumen Rusman, rabu (11/7).

Pinjaman itu tentu memiliki konsekuensi pada beban pengembalian. Daerah harus mencicil pokok pinjaman disertai bunga. Diketahui, skema pinjaman terdiri dari utang jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, utang harus lunas sebelum kekuasaan Rusman Emba berakhir. Sementara untuk bunga pinjaman, bisa mencapai Rp 480 juta diangsur selama empat tahun, plus pokok pinjaman.

Untuk hal itu, Rusman mengaku tidak masalah. Pemkab bisa saja menganggarkan Rp 20 miliar setahun untuk pengembalian pinjaman tersebut. “Pinjaman kan untuk membiayai kebutuhan masyarakat seperti pasar, rumah sakit dan jalan. Jadi tidak masalah itu, sekarang sedang diurus teknisnya,” sambungnya. Kepala Bank Sultra Cabang Raha, Agus Saleh Hidayat mengatakan sampai saat ini dirinya belum berani memproses usulan pinjaman, meski proposal resmi dari daerah sudah diajukan. Ia mengatakan, ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi, diantaranya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Termasuk surat tertulis persetujuan Dewan (DPRD Muna) belum kami terima. Jadi belum bisa kami tindak lanjuti,” jelas Agus Saleh Hidayat. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top