Pariwara
Politik

Permintaan Demonstran Kepada Pj Gubernur Sultra: Bubarkan Pansel Sekda, Jangan Ada Mutasi!

Ilustrasi Demonstran

KENDARIPOS.CO.ID — Kantor Gubernur Sultra kembali didatangi demonstran, senin (9/7). Puluhan massa yang bernaung di bawah bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sultra meminta agar Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi membubarkan panitia seleksi sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Sultra. Mereka juga mendesak agar menghentikan segala bentuk mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

Dalam orasinya, Ketua GMNI Cabang Sultra, Zulzaman menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan aksi, sampai ada komitmen dari Pj Gubernur Sultra untuk menghentikan rencana mutasi jabatan serta membubarkan pansel sekda. “Kami melihat ada pelanggaran aturan yang dilakukan,” tegas Zulzaman, senin (9/7).

Menurut dia, sesuai SK Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor K.26-30/V.100-2/99 tahun 2015 tentang penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian, berisi larangan melakukan mutasi pegawai. Pj kepala daerah juga tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan, yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai, berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam atau dari jabatan ASN.

“Aturannya jelas, jadi jangan lagi lakukan mutasi,” ujarnya. Pihaknya mendesak, agar Kepala BPSDM Kemendagri tidak menimbulkan kisruh dengan isu mutasi jabatan di lingkup Pemprov Sultra. Sebab, bagaimanapun, suasana politik di Sultra masih memanas paska Pilkada serentak.

Setelah beberapa saat berorasi, massa aksi diterima beberapa pejabat Pemprov Sultra. Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas mengungkapkan, apa yang dilakukan Pj gubernur sudah sesuai prosedur. Terutama soal penyerahan surat tugas atau pergantian Plt beberapa hari lalu. Menurutnya, pemberian SK tugas tersebut hanya untuk mengisi jabatan kosong. Sebab, jabatan Plt hanya sementara dan sewaktu-waktu bisa dievalusi dan diganti. “Sebenarnya tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.

Lebih jauh Endang menjelaskan, terkait pansel Sekda Sultra memang harus dilakukan karena merupakan amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018. Dirinya menilai, hal itu bukan semata-mata kemauan Pj Gubernur Sultra, tetapi memang amanah Perpres. “Aturannya jelas, jabatan Pj Sekda tidak boleh lebih dari enam bulan. Sehingga, harus digodok untuk mencari sekda definitif,” terangnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usualn pemerintah provinsi (pemprov) Sultra, terkait izin seleksi Sekretaris daerah (Sekda). Kendati begitu, saat ini masih dalam proses, sehingga belum bisa dilakukan. Hal itu disampaikan Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ses Dirjend Otda) Kemendagri, Akmal.

Kata dia, usulan tersebut masih dalam proses. “Izin untuk seleksi Sekda (Sekprov Sultra,red) sudah masuk. Hanya sekarang masih berproses,” kata Akmal di Jakarta, senin (9/7). Akmal belum bisa memastikan, kapan izin tersebut akan keluar. Sebab, kesibukan Mendagri, Tjahjo Kumolo. “Sesuai mekanisme, setelah usulan Kemendagri turun, tetap harus mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga. Soal teknis, itu sudah gawaian Pj Gubernur Sultra,” imbuhnya. (p1)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top