Pariwara
Nasional

Masih Sebatas Pemeriksaan Saksi, KPK Terus Dalami Kasus Suap Agus Feisal

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan suap Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak kena operasi tangkap tangan (OTT), Mei lalu, sudah beberapa saksi diperiksa. Mereka adalah dari kalangan pengusaha hingga PNS lingkup Pemkab Busel. Para saksi dimintai keterangan terkait dengan proyek pekerjaan di Pemkab Busel, serta dugaan adanya imbalan dalam pengerjaan proyek kepada Agus Feisal Hidayat. Informasi ini disampaikan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Dia menambahkan, untuk mengungkap kasus tersebut, KPK masih terus mendalaminya. “Terbaru, KPK kembali memeriksa lima orang saksi di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Febri saat dihubungi di Jakarta, senin (9/7).

Kata dia, pemeriksaan itu masih terkait dengan dugaan pemberian suap yang dilakukan tersangka Tonny Kongres kepada Bupati Busel nonaktif, Agus Feisal Hidayat. Dimana, Agus diduga telah menerima uang sebanyak Rp 409 juta dari kontraktor untuk kepentingan proyek pekerjaan di Pemkab Busel.

“Kelima saksi itu adalah satu orang dari pihak swasta, satu orang ajudan bupati Busel dan tiga dari aparatur sipil negara (ASN) lingkup pemkab Busel,” jelasnya. Sebagai tambahan, dalam perkara tersebut, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti. Selain uang Rp 409 juta, juga ada buku tabungan atas nama Aswardy (orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres). Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemkab Buton Selatan.

Lebih jauh Febri menjelaskan, sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “KPK akan terus dalam kasus ini sampai tuntas,” imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top