Pariwara
Nasional

Korupsi Hambat Persaingan Daerah, Kepala Daerah Diminta “Jauhi” KPK

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan kesedihannya terkait masih banyaknya kepala daerah ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7).

Awalnya Jokowi menyampaikan telah bertemu sejumlah bupati di Istana Bogor pada, Kamis (5/7). Dia mengucapkan terima kasih karena banyak masukan dari kepala daerah yang harus ditindaklanjutinya. Apalagi mereka menyampaikannya secara blakblakan.

“Namun yang paling takut, seperti sudah disampaikan Ketua Apkasi, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Saya minta jauhi KPK. Caranya, dengan tidak main-main dengan yang namanya korupsi, suap, dan gratifikasi,” ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, kalau kepala daerah tidak mendekati korupsi, suap, gratifikasi dan semacamnya, maka sudah pasti KPK akan menjauh. Menurutnya, hal ini penting disampaikan karena tidak menginginkan para pemimpin di daerah bersentuhan dengan yang namanya korupsi dan sejenisnya. Bila gubernur, bupati maupun wali kota menghindari perilaku tersebut, maka tidak ada yang pelru ditakuti.

“Kalau tidak korupsi, tidak ada yang perlu perlu ditakuti. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih. Jangan dipikir saya senang. Tengah malam tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita (kepala daerah kena OTT KPK),” jelasnya.

Jokowi menegaskan, perilaku korupsi hanya akan menghambat persaingan daerah. Program yang sudah disusun sedemikian rupa tidak bisa lagi direalisasikan karena sudah ditangkap KPK. “Kalau daerah mau maju, maka jauhi korupsi dan semacamnya,”tegasnya.

Ketua Apkasi Mardani H Maming dalam laporannya sebelum presiden memberikan sambutan, memang sempat bicara terkait banyaknya kepala daerah terjerat masalah hukum. Bahkan, dia merasa mulai kehilangan rasa bangga sebagai bupati.

“Setelah sekian lama jadi bupati saya mulai kehilangan rasa kebanggaan. Hampir setiap bulan kita dengar, tiap bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum. Ini angka yang fantastis,” ucap Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selain itu, politikus kelahiran Batulicin tersebut juga tidak mengerti apakah para bupati atau hukum di negara ini yang salah. Sebab, dia tidak ingin orang berpikiran semua bupati sebagai koruptor. Bahkan lebih parah lagi jangan sampai tidak ada yang mau jadi kepala daerah karena takut ditangkap. (fat/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top