Pariwara
Buton Utara

DPRD Butur Kawal Aspirasi Rakyat di Parlemen

Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah bersama warga saat menyerap aspirasi. 

KENDARIPOS.CO.ID— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sesuai aturan tiga kali dalam setahun, sebanyak 20 legislator meliputi unsur pimpinan dan anggota melakukan reses  menyerap aspirasi. Untuk membangun Lipu Tinadeakono Sara yang sejahterah, lepas dari daerah tertinggal.

Tak hanya itu, DPRD Butur juga intens melakukam fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif terutama progres capaian organisasi perangkat daerah dalam menjalankan sejumlah program untuk membangun Buton Utara. Lembaga legeslatif itu, melakukan evaluasi setiap triwulan terkait serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah.

Ketua DPRD Buton Utara, Muh Rukman Basri Zakariah menuturkan, sebagai wakil rakyat semua legislator harus berperan aktif untuk menerima, menyampaikan dan menindak lanjuti aspirasi maupun aduan masyarakat.

Politisi Partai Amanat Nasional  itu mengungkapkan, banyak usulan yang diterima setiap wakil rakyat ketika turun langsung menemui warga. Misalnya, soal perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, bantuan pro rakyat, sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kata dia, DPRD Butur telah bekerja esktra sesuai tugas dan wewenang. Salah satunya, mengawal setiap aspirasi.

“Selain itu, DPRD Butur selalu intens melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah setiap tahunnya,” ujar Rukman Basri.  (had)

Soal LKPJ APBD 2017, Wakil Ketua DPRD Butur : Semua Fraksi Setuju

Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono, menerima LKPJ 2017

KENDARIPOS.CO.ID–Bupati Kabupaten Buton Utara, Abu Hasan telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) penggunaaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui rapat paripurna di Aula Serba Guna.

Wakil Ketua DPRD Butur, Sujono mengungkapkan, draf LKPJ yang sudah diterima langsung dibahas dan semua fraksi memberikan catatan atau pandangan terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut.

Politisi Partai Golkar itu mengungkaplan, setelah dilakukan pembahasan untuk melakukan penelaahan, dan analisa kemudian diberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut. “Semua fraksi menyetujui LKPJ yang diserahkan” terangnya.

Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan menuturkan, penyampaian LKPJ tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka mematuhi undang-undang nomot 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu mengatakan, pendapatan asli daerah sebesar Rp 13 miliar atau sebesar 48 pesen selama tahun lalu. Kemudian, dana perimbangan mampu  terealiasi sebesar Rp 524 miliar. “Untuk belanja daerah ditargetkan Rp 650 miliar. Bisa terserap  Rp 614 miliar atau sebesar 94 persen,” rincinya.

Abu Hasan menambahkan, belanja langsung ditargetkan bisa tergunakan sebesar Rp 273 miliar,  hanya bisa terealisasi Rp 267 miiar atau  97 persen. “Beberapa capaian selama tahun 2017.  Untuk  indeks pembangunan manusia sebesar 65 persen, angka harapan hidup 70 persen, pendapatan ril perkapita Rp 7,4 juta, pertumbuhan ekonomi daerah Rp 6,4 persen, dan penduduk miskin  9.600 atau 15,78 persen,” tandasnya (had)

DPRD Butur Usul  Enam Raperda Inisiatif 

Penyerahan raperda Bupati ke Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah.

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) mengusulkan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menerima tiga raperda merupakan inisiatif eksekutif.

Rancangan peraturan diserahkan langsung, Bupati Buton Utara, Abu Hasan diterima Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri Zakariah. Turut, hadir Sekretaris Kabupaten, Muh Yasin dan legislator lainnya.

Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri Zakariah menuturkan, peraturan daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Kemudian sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Olehnya itu, DPRD Butur menginisiasi enam rancangan peraturan daerah, yaitu standar pelayanan minimum bidang pemerintahan, pengelolaan barang milik daerah, izin lingkungan, kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita, perlindungan guru, dan pendidikan baca tulis alquran.

Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan menuturkan, eksekutif mengusulkan tiga usulan raperda tentang pemungutan pajak hiburan, penyelenggaran penanaman modal, dan retribusi pelayanan pelabuhan.

Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, Butur merupakan daerah yang sangat potensial dalam memacu sektor hiburan sebagai bagian dari kemajuan sektor pariwisata yang tentunya berbasis budaya.

“Berbagai penyelenggaraan hiburan baik dalam bentuk tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dapat dinikmati dapat dipungut bayaran. Sehingga dengan adanya peraturan daerah ini, akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pungutan yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah,” urainya. (had)

Peringati HUT Butur, DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Ketua DPRD Butur,  Rukman Basri Zakariah memberikan sambutan sidang paripurna HUT Butur. 

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Buton Utara (Butur) ke-11 yang berlangsung 2 Juli 2018 di Aula Islamic Center Butur.

Dalam acara itu hadir, Bupati Butur Abu Hasan, Wakil Bupati Butur Ramadio, Sekretaris Kabupaten Muh Yasin, Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Butur, Anggota DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Pemekeran, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, Rukman Basri Zakariah menuturkan, dalam perjalanan perjuangan sejarah terbentuknya Kabupaten Buton Utara hingga perayaan hari ulang tahun yang ke-11, hendaknya dijadikan momentum progres kebangkitan dalam rangka mewujudkan perkembangan dan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan yang menjadi harapan masyarakat.

“Diharapkan Bupati Butur mengambil langkah kebijakan yang strategis demi kemajuan daerah dan masyarakat Buton Utara,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menghimbau, seluruh stekholder harus memberdayagunakan secara optimal aspek kemanusiaan yang menjadi strategi utama pembangunan Buton Utara dalam spritual, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi.

“Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih maka DPRD Kabupaten Buton Utara berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi dengan baik sesuai Undang Undang,” ujar Rukman Basri Zakariah.

Sementera itu, Bupati Butur Abu Hasan, memberikan apresiasi kepada DPRD Buton Utara menyelenggarakan rapat parpurna istimewa dalam rangka HUT Lipu Tinadeakono Sara yang ke-11.

“Hari ulang tahun ini adalah hari ulang tahun seluruh masyarakat Buton Utara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir yang memberikan warna dan makna tersendiri,” ujar Abu Hasan.

Abu Hasan menambahkan, dalam rentang usia 11 tahun proses perjuangan Kabupaten Buton Utara penuh dengan romantika, dinamika, dan bahkan penuh perjalanan sejarah.

“Dan terbentuknya Kabupaten Buton Utara harus kita yakini bahwa semata-mata atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur seluruh masyarakat Buton Utara kala itu,” tandasnya. (had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top