Pariwara
Muna

Tingkatkan Disiplin ASN Muna, Jabatan Sesuai Kompetensi

LAODE ALFIN/KENDARI POS
UJI KOMPETENSI : Pemkab Muna melalui BKPSDM mulai melakukan job fit untuk mengukur kemampuan aparat birokrasinya sejak tahun 2017 lalu.

KENDARIPOS.CO.ID — Untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Muna, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), rutin melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak). Ini dilakukan untuk memenuhi tingkat kedisiplinan pegawai agar tidak menurun.

Kepala BKPSDM Muna, La Kusa, mengatakan, Sidak dilaksanakan semata untuk mengingatkan aparatur untuk selalu aktif melaksanakan aktivitas perkantoran. Sidak ini dilakukan tidak terjadwal, namum biasanya pada hari pertama kerja pascalibur.

“Karena itu sangat diharapkan bagi seluruh aparatur sipil negara untuk aktif dalam berkantor. Karena apabila masih ditemukan ASN malas, maka akan diberi sanksi sesuai perundang-undangan,” tegas La Kusa. Ia juga mengatakan, untuk pengangkatan pejabat, selain melalui seleksi, kedisiplinan juga menjadi salah satu tolak ukurnya. Sebab seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik bagi stafnya.

“Pengangkatan pejabat itu melalui seleksi. Jadi seluruhnya sesuai tahapan,” sambung Kepala BKPSDM. Itu sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang antara lain mengamanatkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain menjadi perhatian.

La Kusa

Selain itu, kata mantan Kabaghumas Pemkab Muna ini, BKPSDM juga rutin melaksanakan bimbingan teknis pembinaan karir ASN dan penataan sistem administrasi pegawai. Sehingga pejabat yang muncul, benar-benar siap pakai. Sejak 2017 lalu, Pemkab Muna dalam kendali Bupati, LM Rusman Emba melakukan job fit untuk mengukur kemampuan aparat birokrasi. Job fit tersebut dilakukan sesuai perintah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

“Sebelum ada PP itu kan pengangkatan kepala OPD berdasarkan merit sistem. Nah, kami lakukan job fit untuk mengetahui kesesuaian kompetensi dan juga wilayah tugas yang bersangkutan,” tambah La Kusa. Hasil job fit tersebut menjadi acuan bagi Pemkab dalam menentukan penempatan pegawai setelah diketahui kompetensinya. Kebijakan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. “Jadi jabatan berbasis kompetensi. Bukan karena faktor lain. Ini juga secara selektif melahirkan pejabat yang tepat pada posisinya,” pungkas La Kusa. (yaf/adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top