Pariwara
Wakatobi

Lampu Padam Terus, Warga Segel Kantor PLN dan Kecamatan di Wakatobi

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Krisis listrik di Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi, hingga kini masih menjadi persoalan serius. Berkali-kali didemo warga, masalah tersebut tak menemukan titik terang. Masyarakat terus menagih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi yang belum terealisasi hingga kini. Terbaru, masyarakat Binongko bahkan nekat menyegel kantor PLN PLTD serta kantor Camat Binongko dan Togo Binongko. Akibatnya, beberapa hari terjadi pemadaman total dan kantor tak beroperasi.

Menanggapi gejolak tersebut, Bupati Wakatobi, H. Arhawi, mengungkapkan, untuk menuntaskan masalah listrik di tenggara otoritanya itu, pemerintah telah mendukung dengan kebijakan yang ada. Mulai dari pengadaan mesin yang telah ada sejak akhir 2016 lalu hingga anggaran lainnya. Arhawi yakin, krisis listrik di Binongko tuntas tahun ini. Wakatobi-1 ini menilai, belum difungsikannya mesin yang diadakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan domain pihak PLN. “Sebetulnya Pemkab Wakatobi sangat siap dari segi kebijakan. Nah, saat ini tinggal teknisnya saja dan itu merupakan kewenangan PLN,” ungkap Arhawi, kemarin.

Persoalan teknis menurut Ketua KONI Wakatobi ini tak bisa diintervensi pemerintah daerah. Sementara anggaran yang diperlukan untuk panel listrik serta aksesoris telah dianggarkan sejak tahun 2017 lalu senilai Rp 600 juta. Sayangnya dana ini dinilai pihak PLN belum cukup dan Pemkab kembali mengalokasikan anggaran tahun ini sebesar Rp 1,7 miliar. Terlambat beroperasinya pembangkit listrik tersebut dianggap menjadi tanggung jawab pihak PLN.

Tak hanya itu, jika nanti masih perlu anggaran lagi, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan BPK agar tak jadi temuan. “Kita sangat mendukung dan targetnya tahun ini sudah tuntas,” tandas Arhawi. Sebelumnya, Kepala PLN PLTD Binongko, Dafy Elva, berargumen, tak terlalu paham dengan mesin baru dari Pemkab Wakatobi. Seban komunikasi yang terjalin selama ini bukan langsung ke pihaknya melainkan ke kantor wilayah. “Kalau soal mesin baru saya juga kurang tahu. Karena mungkin langsung ke wilayah. Kita di sini Sub Unit, sehingga hanya menunggu perintah dari atasan saja. Kalau tidak ada perintah, kita tidak bisa apa-apa,” alasannya. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top