Pariwara
HEADLINE NEWS

Bawaslu RI Rekomendasikan PSU 35 TPS di Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Pasca Pilkada serentak 27 Juni lalu, Bawaslu RI temui sejumlah pelanggaran. Atas hal tersebut, Bawaslu mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jumlah rekoemndasi untuk dilakukan PSU juga tak sedikit, ada 64 TPS dari 10 Provinsi direkomendasi untuk dilakukan PSU.

Tak tanggung-tanggung jumlah terbesar rekomendasi untuk dilakukan PSU ada di Provinsi Sultra. Dari total 64 TPS yang direkomendasikan Bawaslu, 35 diantaranya ada di Sultra. “Sultra masih pegang rekor jumlah TPS terbanyak yang menurut Bawaslu harus dilakukan PSU,” Kata Mochammad Afifuddin di Jakarta, jumat (29/6).

Ditanyakan soal lokasi TPS mana saja, Afifuddin tidak bisa merincikannya. “Saya tidak hafal lokasi TPS persisnya dimana saja. Prinsipnya ada 35 TPS hasil tekuan yang kita rekimendasikan ke KPU untuk dilakukan PSU,” tuturnya.

Afifuddin mengungkapkan alasan sehingga direkomendasi PSU adalah pemilih yang tidak sesuai. “Pemilih dari TPS lain. Kita temukan kejanggalan. Selain itu pihak kami juga menemukan kotak suara yang tidak tersegel. Atas dasar tersebut kita minta untuk dilakukan PSU di 35 TPS,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra mengakui ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari hasil Pilkada serentak yang mestinya dilakukan di 171 daerah. KPU sedang melakukan evaluasi mengapa PSU harus dilakukan di beberapa daerah. “Kebanyakan penyebab PSU itu, memang kesalahan dan ketidakpahaman dari petugas KPPS kami, sehingga terjadi beberapa hal yang kemudian menjadi rekomendasi Panwaslu untuk kita lakukan pemungutan suara ulang,” kata Ilham saat dihubungi, Kamis 28 Juni 2018.

Ilham menambahkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus patuh pada keputusan Panwaslu, yang merupakan kepanjangan tangan dari Bawaslu untuk mengawasi Pilkada di daerah. “Nah yang namanya rekomendasi ya tentu saja kita harus melakukannya. Tentu saja itu juga setelah ada kajian dan temuan Panwaslu bahwa betul untuk kemudian kasus kasus yang terjadi itu untuk di PSU,” pungkasnya.

Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Konawe berjalan lancar secara kasat mata, tidak ada keributan atau kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Namun, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat yang bekerja sesuai prosedur melihat adanya pelanggaran, yang menyebabkan mereka merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU).

Koordinator divisi hukum penindakan dan penanganan pelanggaran Panwaslu Konawe, Indra Eka Putra mengungkapkan, bahwa terjadi pelanggaran yang menyebabkan harus diadakan PSU di tempat pemungutan suara (TPS) 1, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha. Pasalnya, terjadi pembukaan kotak suara dengan alasan adanya form C1 yang ikut dimasukkan ke dalam kotak. Padahal yang boleh masuk hanya form C1 plano. Setelah melalui rapat koordinasi, PSU bakal dilaksanakan 1 Juli 2018, di lokasi yang sama.

“Nah, sesuai pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatanterbukti terdapat satu, atau lebih keadaan sebagai berikut, diantaranya pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, malam harinya Panwaslu telah menyatakan harus PSU, karena sudah tidak sesuai mekanismenya,” terangnya.

Saat pelaksanaan pemungutan suara, banyak juga terjadi pelanggaran di TPS, namun bisa segera diselesaikan di tempat, untuk mencegah terjadinya PSU. Namun, pelanggaran di Asinua harus diputuskan PSU, karena telah melanggar mekanisme yang telah diatur undang-undang. “PSU ini bukan soal menang kalah, karena kami tahu tidak akan ada perubahan walaupun terjadi PSU disana, namun kami menjalankan sesuai prosedur, dan kalau itu dilanggar, maka keputusan undang-undang harus dijalankan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemungutan suara akan dilakukan seperti biasa, dengan mengedarkan kembali Form C6 KWK kepada seluruh yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTB untuk menyalurkan hak pilihnya. “Tetapi rekapnya akan langsung dihitung oleh KPPS, disegel dan diserahkan kepada PPS, dan langsung direkap oleh PPK di tempat, karena sekarang sudah masuk jadwal rekap kecamatan,” pungkasnya. (b/hel/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top