Pariwara
Nasional

Batalkan Pasal Kewenangan Panggil Paksa, DPR Hormati Putusan MK

Bambang Soesatyo

KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan wewenang DPR melakukan pemanggilan paksa. MK menyatakan pemanggilan paksa maupun pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (UU MKD) terkait pemanggilan anggota parlemen yang diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) bertentangan dengan konstitusi.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, parlemen sangat menghormati apa pun yang sudah menjadi keputusan lembaga penjaga muruah konstitusi tersebut. “Bagi kami sesuai komitmen dari awal apa pun keputusan MK akan kami hormati dan kami laksanakan,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/6).

Legislator Partai Golkar yang beken disapa Bamsoet itu mengatakan inilah bagian demokrasi. Ketika UU yang dibahas pemerintah dan DPR tidak berkesesuaian atau tak sepenuhnya menampung aspirasi rakyat ada ruang untuk mengoreksinya yaitu di MK.

Karena itu Bamsoet berpendapat bahwa hasil keputusan MK yang terbaik bagi rakyat. Namun, dia mengatakan DPR akan berpikir menyiasati bagaimana ketika menghadapi persoalan adanya pihak termasuk pemerintah yang diundang DPR untuk dimintai keterangan tapi berkali-kali tidak hadir.

“Kami tentu tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Harus ada cara-cara lebih elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan,” jelasnya. Bamsoet mengatakan bisa saja nanti menyiasatinya melalui presiden dan wakil presiden agar menteri-menterinya hadir alias tidak mangkir. Sebab, ada beberapa case baik dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan, para menteri dan pejabat negara sulit dihadirkan.

Contohnya, ujar Bamsoet, pembahasan UU Karantina Kesehatan, sampai sekarang DPR belum berhasil menghadirkan pejabat setingkat direktur jenderal dengan berbagai alasan. “Kami tidak punya alat paksa sehingga kami harus melobi menteri sampai ke presiden. Jadi itulah hambatan-hambatan kerja yang kami hadapi dan melatarbelakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” katanya.

Dia menegaskan, ini bukan persoalan MK berhasil menggagalkan upaya pemanggilan paksa atau tidak. Tapi, kata dia, korekkai atas suatu UU yang dianggap kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat. “Negara sudah menyiapkan ruang bagi suatu UU yang telah diundangkan untuk dikoreksi,” tuntas mantan ketua Komisi III DPR, itu. (boy/jpnn)

Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi keputusan MK tersebut. Menurutnya, MK telah memutuskan dengan akal sehat sesuai dengan kewenangannya. Fickar menjelaskan, pembagian kekuasaan dalam konstitusi UUD 45 sudah jelas.  DPR adalah perwakilan politik masyarakat.  Karena seluruh anggota DPR dipilih dari partai politik, maka otomatis seluruh kegiatannya merupakan kegiatan politik.

Kata Fickar, hal-hal seperti “panggil paksa” , “penyanderaan” dan “izin presiden” dalam hal tindak pidana, sesungguhnya adalah terminologi milik lembaga -lembaga yg memiliki  kewenangan penegakan hukum dan memiliki konsekuensi hukum. ”Karena itulah, ketika DPR mengambil alih kewenangan-kewenangan diatas dalam UU MD3, itu adalah sesuatu yg melawan akal sehat,’ ungkapnya.

Kewenangan-kewenangan diatas yang tertuang dalam MD3, kata Fickar  melebihi kewenangan DPR sebagai lembaga politik dan mengacaukan sistem hukum. Terlebih lagi, adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi yg berdasarkan hukum. ”Oleh karena itu, putusan MK yg membatalkan ketentuan pasal 73, 122 dan 245 UU MD3 adalah putusan yang sangat tepat,” pungkas Fickar. (bay/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top