Pariwara
Bombana

Minta Persetujuan Pinjaman Rp 300 Miliar, DPRD Bombana “Abaikan” Usulan Pemkab

Bupati Bombana, H. Tafdil

KENDARIPOS.CO.ID — Komitmen Bupati Bombana, H. Tafdil membangun daerah sangat besar. Di periode keduanya memimpin, dia fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, minimnya anggaran menjadi salah satu kendala. Situasi ini membuat Tafdil berpikir keras, dan salah satu solusinya adalah dengan mengajukan pinjaman di Bank Sultra. Pemkab sudah membuat draf permohonan pinjaman sebesar Rp 300 miliar dan telah diajukan ke DPRD Bombana. Hanya sayangnya, hingga sekarang draf usulan tersebut masih mengendap di meja wakil rakyat.

“Untuk mengajukan pinjaman harus ada persetujuan dari DPRD, baru bisa diproses. Tapi sayangnya, kami sudah menyurat sejak awal Januari 2018, namun sampai sekarang tidak direspon. Belum ada panggilan dari DPRD untuk membahas itu,” kata Tafdil, Kamis (28/6).

Menurutnya, pinjaman tersebut sangat dibutuhkan supaya program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dimaksimalkan. Serta bisa beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. “Kami harap secepatnya bisa membahas persoalan ini dengan DPRD,” ujarnya.

Dia menambahkan, bila usulan pinjaman disetujui, maka bisa cepat diproses. Tentunya, anggaran itu bisa digunakan secepatnya pula untuk membangun Bombana lebih baik lagi. Sebaliknya, kalau DPRD abaikan, sama saja dengan menghambat pembangunan daerah.

Lebih jauh Tafdil menjelaskan, dana pinjaman itu salah satunya akan digunakan untuk pembangunan RSUD Bombana yang kini terbengkalai. Selain itu, juga digunakan untuk mempercepat pembangunan jalan di Kecamatan Mataoleo yang kini sedang rusak parah dan sangat dikeluhkan masyarakat. “Kalau dananya cepat keluar, keluhan masyarakat itu bisa secepatnya diselesaikan. Bayangkan saja, rumah sakit yang mau kita bangun sudah jadi tumpukan besi tua, karena kita mau bangun anggaran terbatas. Begitu juga dengan jalan, mau diperbaiki dananya tak ada,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bombana, Darwin menjelaskan, APBD 2018 hanya Rp 900 miliar saja. Aggaran tersebut tidak dapat maksimal untuk melakukan percepatan pembangunan. Idealnya, APBD Bombana harus diatas Rp 1,1 triliun untuk memaskmalkan pembangunan daerah dan juga menjalankan program bupati dalam meningkatkan kesejahtrakan masyarakat.

“Bupati punya banyak program bantuan, salah satunya Gembira. Itu menyedot anggaran sangat besar. Bila mau dimaksimalkan dengan untuk pembangunan juga sangat mustahil. Olehnya, itu harapan kami, DPRD bisa merespon usulan pinjaman ke Bank Sultra. Saya sudah mengirimkan surat ke dua tanggal 26 Juni lalu. Semoga surat kedua bisa direspon cepat tidak seperti surat pertama belum ada respon sampai sekarang,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Bombana, Amiadin menampik kalau pihaknya sengaja mengabaikan usulan pinjaman Pemkab Bombana. Justru sebaliknya, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. “Itu bagus. Kondisi keuangan daerah menang terbatas, sehingga tidak ada salahnya melakukan pinjaman,” kata Amiadin.

Lalu kenapa tidak mengundang Bupati dan instansi terkait untuk membahasnya, padahal sudah bersurat sejak Januari? Amiadin beralasan, hingga saat ini belum menerima draft usulan tersebut. Dia berjanji kalau sudah menerima suratnya, akan langsung meresponnya.

“Kami belum menerima info tentang usulan ini. Seharusnya kalau memang ada suratnya, kami harus diberitahukan. Pastinya, rencana ini sangat baik dan kami dukung karena untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bombana, Heryanto. Dia mengaku, hingga sekarang belum menerima surat usulan pinjaman di Bank Sultra. “Surat usulan pinjaman belum pernah masuk di meja Banggar. Kalau ada, pasti kami langsung cari waktu untuk membahasnya bersama,” janjinya.

Heryanto juga menilai, rencana Pemkab Bombana mengajukan pinjaman sangat tepat. Sebab, kondisi keuangan daerah menang cukup terbatas. “Kami sangat mendukung rencana itu. Karena pasti uangnya digunakan untuk rakyat. Tapi sayangnya, dari unsur pimpinan belum pernah ada info terkait surat itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, banyak pembangunan di Bombana belum terselesaikan akibat keterbatasan anggaran. Utamanya pekerjaan jalan di Kecamatan Mataoleo yang sangat memprihatinkan dan sangat rawan terjadi kecelakaan. “Ini untuk kepentingan rakyat dan saya di sini adalah wakil rakyat. Jadi tidak mungkin kami menghambat rencana baik tersebut. Nanti, Senin pekan depan, usai rapat LKD, saya akan tanyakan kepada ke unsur pimpinan. Hal seperti ini tidak boleh ditunda, harus secepatnya disahuti,” janji Ketua PPNI Sultra itu. (b/kmr)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top