Pariwara
Konawe

Kades di Konawe Tuntut Pencairan ADD

HELSON MANDALA PUTRA/KENDARI POS
MINTA ADD : Para Kades di Konawe yang mendatangi kantor BPKAD dan Setkab mempertanyakan pencairan ADD yang belum mereka terima hingga enam bulan ini.

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah kepala desa (Kades) di Konawe mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretariat Kabupaten (Setkab), Senin (4/6). Mereka mempertanyakan kapan alokasi dana desa (ADD) yang mencakup seluruh honor aparat desa bisa dicairkan. Pasalnya, hingga masuk triwulan kedua, ADD belum juga disalurkan. Salah seorang Kades di Kecamatan Wonggeduku Barat, Rudi Lantunggala, mengatakan, mereka sebenarnya tak ingin berdemo, namun terpaksa keadaan.

“Kami juga malu sebagai aparat pemerintahan, tapi ini didorong beberapa faktor, seperti sekarang mau lebaran, dan ada puluhan aparat desa yang menuntut hak pada kami. Kami tidak punya gaji, hanya honor dari ADD itu,” keluhnya mewakili para Kades, senin (4/6). Menurut Rudi, pihaknya sudah sepakat untuk meminta pernyataan sikap kepala daerah, supaya honor aparat desa menjadi prioritas. “Kalau memang tidak bisa dibayarkan sekarang, kami mohon supaya diprioritaskan honor desa, jangan ada pembangunan fisik,” ujarnya.

Plt. Bupati Konawe, Parinringi, mengungkapkan, Pemkab menargetkan setelah Pilkada, semua baru dibayarkan. “Saya jelaskan, ketika menjadi Plt. Bupati, saya melihat sisa saldo kas daerah hanya cukup untuk Pilkada, untuk membayarkan persiapan KPU, Panwas dan Keamanan, sebesar Rp 58 miliar. Itu karena anggaran 2017 lalu, kita bayarkan 2018, sehingga hak anggaran untuk 2018 sudah habis, makanya selama enam bulan ini ADD belum terbayarkan,” jelasnya.

Menurut Parinringi, kondisi keuangan Konawe memang sangat memprihatinkan, karena tak terencana baik pada kegiatan 2017 dan dilakukan pihak BPKAD sebelumnya. “Apalagi kita harus prioritaskan Pilkada, gaji dan THR sesuai instruksi presiden. Sementara DAU yang masuk hanya Rp 56 miliar. Makanya, ADD baru bisa dibayarkan setelah Pilkada. Kami juga mau lebaran, saya juga belum terima dana rutin. Makanya kita duduk bersama mencari solusi, karena sampai sekarang hampir semua SKPD belum sampai 10 persen anggarannya dicairkan,” ungkapnya.

Menurut Parinringi, pihaknya akan intens berkomunikasi, mengupayakan solusi bagaimana cara membayar honor aparat desa itu. “Untuk sekarang yang akan dibayar adalah gaji dan THR. Kalau ada sisanya, maka kita fokus bayarkan ADD. Bila hanya cukup setengah bulan, itu dulu kita bayar. Intinya, kalau ada uang pasti kita bayarkan,” argumennya. Hal senada diungkapkan Kepala BPKAD Konawe, Jahiuddin, yang meminta supaya semua Kades memaklumi keadaan keuangan daerah yang memprihatinkan.

“Saat pertemuan awal, saya sudah sampaikan solusi, segera siapkan laporan, dan kami dari BPKAD akam memfasilitasi supaya dananya segera ditransfer. Terkait honor daerah memang tak bisa dibayarkan sekarang, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang THR dan gaji 13 yang dibebankan pada APBD. Kita mau ambil di mana, ditambah lagi pembangunan rumah sakit menjadi utang daerah,” ungkapnya. (b/hel)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top