Pariwara
Konawe Kepulauan

Insentif Dikembalikan, SK Honorer Konkep tak Diberi

KENDARIPOS.CO.ID — Seruan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), H. Amrullah, dan Wakilnya, Andi Muhamad Lutfi untuk memberantas korupsi dan pungutan liar (Pungli) dalam lingkup pemerintahannya, belum sepenuhnya dijalankan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Ditengarai, masih ada cara yang dilakukan kuasa penguna anggaran untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan cara melawan hukum. Seperti yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Konkep. Diduga, ada Pungli terhadap 30 polisi penegak Perda yang baru direkrut. Pasalnya, insentif yang diterima puluhan pamong selama tiga bulan, tak semua bisa dinikmati. Mereka harus merelakan dua bulan honornya untuk dikembalikan ke bendahara Satpol PP agar nama mereka tak dicoret sebagai honorer.

“Baru-baru kami terima langsung tiga bulan dan itu masuk di rekening. Satu bulan kita terima Rp 1,1 juta. Tetapi yang kami bisa pakai hanya satu bulan saja. Sementara dua bulannya disuruh kembalikan dan dikumpul bendahara. Dari pada kami dipecat, mending kami kembalikan saja yang dua bulannya itu,” ungkap salah satu anggota Satpol PP, Senin (4/6). Ia mengatakan, sejauh ini surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati Konkep, H. Amrullah belum juga diterima para anggota Satpol yang mengabdikan diri untuk menjaga aset daerah. “Belum ada SK bupati yang kami terima sebagai pegangan bahwa betul-betul honorer di Satpol PP,” sambungnya, didampingi personel lainnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Konkep, Sudarmin, mengakui, anggota yang baru direkrutnya itu harus mengembalikan honor selama dua bulan.

Alasannya, masa kerja 30 anggota Satpol PP tersebut, baru terhitung selama satu bulan. “Tidak ada ceritanya mereka digaji sementara belum bekerja. Insentif mereka terhitung mulai 1 April. Sementara dua bulannya itu mereka masih tahap basis,” argumen Sudarmin saat ditemui di ruang kerjanya. Ia berjanji, dua bulan insentif yang ditarik dari 30 anggotanya itu akan dikembalikan ke kas daerah. “Belum semua mereka mengembalikan insentif yang dua bulan itu ke bendahara. Katanya masih dipakai untuk bayar utang,” tutur Sadarmin. Ia mengaku, pembayaran insentif 30 prajurit itu, murni kesalahan pihaknya. Yang seharusnya, satu bulan saja harus ditransferkan ke rekening anggotanya. “Ini memang kesalahan kami. Seharusnya satu bulan saja yang kami transferkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Musakir Sinapoy, menjelaskan, pembayaran insentif honorer sesuai permintaan Satpol PP Konkep. “Kalau tiga bulan permintaannya untuk ditransfer, maka kami bayarkan tiga bulan juga. Kalau hanya satu bulan, ya sebanyak itu saja,” ujar Musakir Sinapoy. Ia mengaku tak tahu ada pemotongan insentif honorer baru Satpol PP yang dilakukan oknum pejabat di daerah itu.

Ia menjelaskan, transaksi nontunai, pembayaran insentif maupun lainnya, itu sesuai permintaan masing-masing OPD. Karena anggaran tersebut langsung masuk di rekening pribadi. “Kalau ada pemotongan, itu saya tidak tahu. Karena anggaran insentif yang ditranser langsung masuk di rekening pribadi. Bukan lagi ke rekening bendahara. Kecuali anggota Satpol PP itu yang tarik sendiri dan diberi pada oknum-oknum tertentu. Tetapi itu tidak pernah dibenarkan, tidak ada dalam aturan cara-cara seperti itu. Saya juga tidak bisa simpulkan itu masuk kategori Pungli. Karena itu bukan wilayah saya,” jelasnya. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top