Pariwara
Nasional

Revisi UU ASN Makin tak Jelas

Setiawan Wangsaatmadja

KENDARIPOS.CO.ID — Pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) makin tak jelas. Pasalnya, hingga saat ini di internal pemerintah belum ada kata sepakat dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). “DIM kan disusun oleh beberapa instansi. Persoalannya, ini masih tarik menarik dan belum ada kata sepakat,” kata Setiawan Wangsaatmadja, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) , Rabu (30/5).

Dia mengungkapkan, pembahasan di internal pemerintah mulai berjalan. Namun terbentur oleh perbedaan pandangan masing-masing kementerian/lembaga. “Jadi DIM ini bukan hanya tugas KemenPAN-RB. Ada beberapa kementerian/lembaga yang terlibat. Nah, ini belum ada kata sepakat makanya DIM belum disusun,” tuturnya.

Bagi pemerintah, UU ASN sudah sangat lengkap dan bisa menciptakan aparatur berkelas dunia. Bila harus direvisi lagi, akan kembali kepada sistem rekrutmen pegawai yang tidak objektif. “Memang tujuannya hanya mengakomodir honorer tertentu. Namun ini imbasnya bisa ke mana-mana. UU ASN kan ada karena ingin memerbaiki sistem rekrutmen CPNS. Kalau direvisi dan bisa meloloskan honorer tanpa tes, bisa merusak pola rekrutmen CPNS yang sudah mulai bagus ini,” terangnya.

Revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) digulirkan sebagai solusi mencarikan landasan hukum pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan dengan regulasi yang ada sekarang, pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga honorer. Regulasi yang mengganjal antara lain menyangkut syarat usia maksimal untuk bisa diangkat menjadi CPNS yakni 35 tahun. Padahal, faktanya saat ini cukup banyak honorer usianya lebih dari itu. Sehingga muncul keinginan batas usia khusus untuk honorer, ditoleransi sampai 45 tahun.

Di dalam draft revisi UU ASN yang beredar, ada sejumlah klausul terkait pengangkatan honorer jadi CPNS atau PNS. Yakni, honorer yang bisa diangkat harus sudah bekerja sejak sebelum 15 Januari 2014. Tenaga honorer yang bisa diangkat meliputi tenaga kontrak, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai tidak tetap. “Harus ada solusi. Supaya DPR dan pemerintah bisa duduk bersama membahas revisi. Kalau tidak akan stuck terus,” paparnya. Riza mengatakan, karena masih tidak ada titik temu, pihaknya belum bisa menargetkan kapan revisi UU ASN itu rampung. Padahal, gagasan revisi UU ASN sudah keluar dari meja Badan Legislasi (Baleg) DPR tahun lalu. (wan/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top