Pariwara
Buton Tengah

Lima Perda Ditetapkan, Satu Raperda Dicoret DPRD Buteng

MUHAMMAD YUSUF/KENDARI POS
PERDA : Ketua DPRD Buteng, Adam (kedua dari kanan) menyerahkan Perda yang telah ditetapkan pada Bupati, H. Samahuddin.

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah membahas usulan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah (Buteng) akhirnya menetapkan lima porduk hukum daerah tersebut. Tiga diantaranya harus dikonsultasikan ke pemerintah provinsi, sementara satu draf dicoret dari pembahasan. Ketua DPRD Buteng, Adam, menjelaskan, setelah ditetapkan dalam rapat paripurna, Senin (28/8), sebenarnya sudah sah menjadi Perda. Hanya saja, ada beberapa Raperda yang bisa langsung ditetapkan, namun lainnya masih harus dikonsultasikan ke provinsi. “Setelah konsultasi, dengan sendirinya Perda itu berlaku efektif,” ungkapnya, selasa (29/5).

Untuk diketahui lima Perda yang bisa langsung ditetapkan adalah, hari jadi Buteng, pengelolaan zakat dan perlindungan pengelola lingkungan hidup. Selain itu, ada Perda penyelenggaraan kearsipan dan tentang izin usaha perikanan. “Kemudian ada Raperda retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan tera atau tera ulang dan pengelolaan barang milik daerah masih harus dikonsultasikan,” urainya.

Sementara untuk Raperda terkait kawasan tanpa rokok pembahasannya ditunda, karena dianggap tak tuntas. Pasalnya, instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan justru tak hadir saat pembahasan dilakukan. “DPRD mengambil langkah untuk menunda dan menjadwalkan kembali pembahasannya,” ujar Adam. Sementara itu, Bupati Buteng, H. Samahuddin, mengungkapkan, pihaknya akan segera menginstruksikan agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyosialisasikan Perda yang telah ditetapkan. Pihaknya menyadari, sebelum diberlakukan secara efektif, Perda harus disosialisasikan di masyarakat terlebih dahulu.

“Kami berharap dengan adanya payung hukum yang jelas, pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat. Utamanya, bagi OPD yang berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi pemasukan bagi daerah. Sementara untuk Raperda kawasan tanpa rokok akan kami upayakan agar bisa dibahas dalam sidang selanjutnya. Meski hal ini disebabkan adanya miskomunikasi antara Kabag Hukum dan Dinas Kesehatan,” tutup Samahuddin. (c/myu)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top