Pariwara
Ekonomi & Bisnis

Empat Kabupaten di Sultra Terima Penghargaan UHC JKN-KIS Award 2018

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memberikan apresiasi kepada empat provinsi dan 120 kabupaten/kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.

Dari 120 kabupaten/kota tersebut, empat diantaranya berada di wilayah Sultra, yaitu Kabupaten Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, dan Bombana yang juga termasuk dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kendari. Penghargaan kepada gubernur, bupati dan walikota ini diserahkan oleh Mendagri setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS Award Tahun 2018 di Istana Negara yang juga dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo Rabu (23/5) lalu.

“Selamat atas penghargaan UHC JKN-KIS tahun 2018 yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, dan Bombana. Kami harapkan apa yang telahdilakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh Pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadilan melalui salah satunya Program JKN-KIS dapat segera terwujud,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Hendra J Rompas.

Dalam sambutan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial. Di samping itu, upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus kita pupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri, Tjahjo Kumolo juga mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada gubernur dan walikota. Dalam Inpres tersebut, para bupati dan walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas, memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Untuk memastikan bupati dan walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut presiden menginstruksikan para gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan walikota terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan di atas serta menginstruksikan agar gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program JKN-KIS.

Kemendagri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Isi edaran ini antara lain meminta seluruh gubernur, bupati, dan walikota untuk segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS. Kepala daerah juga diminta untuk mendorong seluruh warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan agar mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dengan semuanya menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan seluruh penduduk terdata berdasarkan by name by addres.

Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah telah diinisiasi sejak awal pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun 2014, melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program JKN-KIS. Dari total 514 jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 494 Kabupaten/Kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018 493 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS, dengan total peserta sebanyak 25.135.748 jiwa. Tercatat empat provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat), 28 kota dan 92 kabupaten sudah terlebih dulu UHC di Tahun 2018. (rls)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top