Pariwara
Konawe Kepulauan

Tersus dan Jeti tak Diberi Izin, 13 IUP di Konkep Sulit Beraktivitas

Abdul Halim

KENDARIPOS.CO.ID — Sulit bagi pelaku usaha pertambangan untuk melakukan aktivitasnya di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Meski rancangan tata ruang wilayah (RTRW) di daerah itu sudah direvisi agar selaras dengan provinsi dan pusat, tetap saja, lahan pertambangan di Pulau Wawonii sulit untuk eksploitasi. Pasalnya, saat sosialisasi pengelolaan pulau-pulau pesisir dan kawasan laut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra menyebutkan, tak mengeluarkan izin untuk pembangunan terminal khusus (Tersus) dan jembatan titian (Jeti) bagi investor tambang di Wawonii. Meski saat ini masih ada 13 izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep, Abdul Halim, mengaku, mendapat kabar baik saat pihaknya mengikuti sosialisasi pengelolaan pulau-pulau pesisir dan kawasan laut baru-baru ini. “DKP Sultra tidak memberikan izin pembangunan Tersus dan Jeti. Wawonii dijadikan industri perikanan terpadu, tepatnya di Desa Tumbu- Tumbu, Kecamatan Wawonii Tengah,” kata Abdul Halim, saat ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Menurutnya, tambang tetap masuk dalam lampiran RTRW Konkep sampai 2031 mendatang. Itu dilakukan karena mengikuti peraturan Kementrian ESDM dan mengacu pada RTRW Provinsi Sultra. Tetapi dirinya optimis aktivitas pertambangan tetap tidak bisa dilakukan di Pulau Wawonii. Itu sesuai undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, khususnya di pasal 1. Wawonii pulau yang luas wilayahnya kurang atau sama dengan 2.000 kilometer persegi. Dalam pasal 35 aturan tersebut, tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

“Kami sempat disomasi akibat saat penetapan RTRW akhir 2017 lalu, Wawonii tidak masuk dalam kawasan pertambangan. Soalnya di dalam penjelasan RTRW provinsi bahwa kecuali Wakatobi, semua kabupaten di Sultra masuk zona pertambangan,” ujarnya. Abdul Halim mengungkapkan, dari 13 IUP aktif di otorita Bupati Konkep, H. Amrullah, saat ini dua diantaranya sudah punya izin pinjam pakai. Salah satunya di Kecamatan Wawonii Tengah, dari 700 hektare yang diusulkan untuk diolah, hanya 350 hektare disetujui. “Tetap saja mereka tidak bisa beroperasi akibat tidak adanya Tersus dan Jeti. Apa lagi masyarakat Wawonii juga menolak adanya aktivitas pertambangan di daerah mereka,” tandas Abdul Halim. (b/san)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top