Pariwara
Politik

Pelanggaran Pemilu Masih Didominasi ASN, Total 444 Kasus Ditangani Bawaslu Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Meski telah diberi peringatan, pelanggaran pada momentum Pilkada serentak 2018 terus meningkat. Hingga kini, sebanyak 444 kasus telah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra. Pelanggaran terbesar masih didominasi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) diisusul penyelenggara Pemilu dan perangkat desa.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan tingkat pelanggaran Pemilu di Sultra masih tertinggi. Diperkirakan jumlah pelanggaran akan semakin bertambah. Pasalnya, masa kampanye masih tersisa satu bulan lagi.

“Bila dibagi persegmentasi, ASN paling tinggi yakni sebanyak 244 kasus. Kemudian penyelenggara (KPU dan perangkat) 118 kasus, Panwas 2 kasus,¬† Paslon 22 kasus, tim paslon 1 kasus, kades atau perangkat desa 52 kasus, masyarakat 2 kasus dan BUMN 3. Jadi, totalnya¬† sebagai 444 kasus,” rincinya akhir pekan lalu.

Khusus ASN lanjutnya, menunjukan mereka tidak takut pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Makanya, peringatan dan himbauan baik penyelenggara maupun kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian diacuhkan. Termasuk beberapa surat yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kondisi ini menggambarkan ASN kita masih banyak yang tidak taat. Saya menduga sanksi yang dikenakan belum bisa memberikan efek jera. Padahal ASN senatiasa dinstruksikan untuk tidak melakukan kegiatan politik atau berpolitik. Hal itu yang tertera dalam UU dan instruksi dari KemenPAN-RB. Namun demikian, masih saja ada yang melakukannya,” tandasnya.

Berdasarkan sebaran kata dia, jumlah pelanggaran tertinggi di tiga daerah pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Kolaka hingga laporan tanggal 23 Mei lalu, jumlah pelanggarannya telah mencapai 103 kasus. Selanjutnya Kota Baubau sebanyak 79 kasus dan Konawe 69 kasus. Dua daerah yang tergolong tinggi yakni Kolaka Timur (Koltim) dan Konawe Selatan (Konsel) yakni 35 dan 32 kasus.”Selebihnya, sekitar belasan tiap daerah. Namun untuk Mubar, Muna, Kolaka, Kendari dan provinsi masih dibawah 10 kasus,” urainya.

Jelang hari pencoblosan, Bawaslu kian memperketat pengawasan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan Pilkada Sultra berjalan baik dan fair. “Kami akan pantau kegiatan politik dari pihak yang semestinya tidak dibolehkan melakukan aktivitas tersebut. Sehingga, tercipta pemilihan yang demokratis dan berintegritas,” pungkasnya. (wan)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top