Pariwara
Nasional

Penerapan UU Antiterorisme Harus Tetap Junjung HAM

Yasonna Hamonangan Laoly

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah dan DPR telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme. Selanjutnya, DPR akan segera mengirimkan naskah RUU itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, Presiden Jokowi akan menandatangani RUU itu sebagai bentuk pengesahan sekaligus memberlakukannya. Yasonna pun mengharapkan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan dan peradilan perkara terorisme bisa menggunakan aturan pengganti UU Nomor 15 Tahun 2003 itu dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Yasonna, UU Antiterorisme baru itu tidak hanya fokus pada penindakan usai peristiwa terorisme, tetapi juga memberi kewenangan kepada aparat untuk menindak sebagai upaya pencegahan. “Jadi, kalau ada perbuatan persiapan (melakukan teror, red) semua sudah bisa dimungkinkan (ditindak) oleh UU,” kata Yasonna usai rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5).

Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu memahami bahwa penegakan hukum sesuai UU tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). “Dalam pandangan pemerintah, presiden yang kami wakili secara tegas bahwa penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-undang Antiterorisme menjadi UU membuktikan DPR tidak pernah menghambat aturan tersebut. “Terbukti bahwa DPR tidak dalam posisi menghambat,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5). Hidayat mengatakan dengan UU ini nanti akan dibentuk tim pengawas kerja pemberantasan terorisme supaya berbasiskan hukum, bukan menghadirkan teror baru. Menurut dia, DPR menyepakati pasal-pasal terkait dengan pemberantasan terorisme dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, juga menjaga adanya upaya yang betul-betul agar pemberantasan terorisme melibatkan semua pihak termasuk TNI. Dia menambahkan memang awalnya ada dinamika yang terjadi. PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa awalnya tidak setuju dengan alternatif dua definisi terorisme. Namun, ujar Hidayat, PDI Perjuangan, PKB, maupun pemerintah akhirnya menyetujui alternatif dua.

“Karena paka hakikatnya Densus (88 Antiteror Polri) pun yang awalnya tidak setuju motif politik, lalu Kapolri, Panglima TNI dan pemerintah setuju maka saya yakin Densus harus ikut melaksanakan kesepakatan ini,” terangnya. Dia mengapresiasi sikap legawa pemerintah. Menurut Hidayat, semua memahami bahwa ada beda antara kejahatan kriminal biasa dengan terorisme. “Sama-sama bawa bom belum tentu semuanya terorisme. Dititipi bom tapi dia tidak tahu, apakah teroris? Kan belum tentu,” imbuhnya. (boy/jpnn)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top