Pariwara
Nasional

Ribuan Honorer Tuntut THR, Minta Mendagri Keluarkan Kebijakan Khusus

Ilustrasi Honorer

KENDARIPOS.CO.ID — Para pentolan honorer K2 (kategori dua) mendesak pemerintah mengalokasikan dana untuk tunjangan hari raya (THR) bagi mereka. Alternatifnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo diharapkan memerintahkan kepala daerah untuk mengalokasikan dana THR bagi honorer. Hal itu disampaikan Sekjen Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Said Syamsul Bahri.

“Walaupun honorer ini yang bertanggung jawab pemerintah daerah masing-masing tapi bisa juga presiden menghibahkan dana pusat buat THR kami para honorer atau instruksikan seluruh kepala daerah memberikan THR buat kami,” kata Syamsul Bahri, Jumat (25/5).

Menurut Said, permintaan honorer tidak muluk-muluk. Selama ini mereka ikhlas menerima gaji supermurah untuk pendidikan sarjana. Namun, ketika PNS dan pensiun dapat THR, honorer juga selayaknya mendapatkan perhatian. “Yang beda kan status saja tapi tugas sama. Kenapa pemerintah tutup mata dengan ini,” jelasnya.

Senada itu Koordinator Wilayah FHK2I Jawa Barat, Iman Supriatna mengungkapkan, pihaknya akan berupaya mendekati DPRD agar ada kebijakan pemda memberikan THR kepada honorer. Namun, campur tangan Mendagri juga menentukan. “Tolong Pak Mendagri, keluarkan instruksi kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dana THR buat honorer. THR ini merupakan pengakuan pemerintah kepada honorer yang memang bekerja,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Sudah selayaknya mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Pemerintah juga mestinya mengangkat mereka menjadi CPNS karena faktanya tenaga mereka dibutuhkan dan telah mengabdi puluhan tahun. “Di saat peraturan pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana,” ujar Fikri, Jumat (25/5).

Fikri menjelaskan bahwa 736 ribu tenaga honorer tidak termasuk dalam skema penerima THR sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/Polri, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kata dia, sudah selayaknya pemerintah memerhatikan nasib guru honorer. “Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun tidak ada,” ujar dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, masih banyak guru honorer yang masih digaji hanya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu saja. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi, mendapat upah lebih baik sebesar Rp 1,5 juta. “Namun semuanya bernasib sama, tidak ada THR,” kata Fikri. (boy/wan/jpg)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top