Pariwara
Muna

Banyak Program Kerja di Muna Bisa Direvisi

KENDARIPOS.CO.ID — Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) Muna saat ini sedang dikerjakan. Banyak kebijakan anggaran Pemkab Muna yang akan segera ditinjau ulang. Seluruh satuan kerja perangkat daerah diminta menyetorkan data realisasi programnya. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Muna, La Mahi, mengatakan, kemungkinan besar ada sejumlah pergeseran program di APBDP nantinya. Kendati tidak menyebutkan secara rinci, namun ia menjelaskan jika revisi itu berkaitan dengan efektifitas ataupun urgensi kegiatan. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak, bisa ditangguhkan terlebih dahulu.

“Nanti kondisional. Pada prinsipnya (APBD Perubahan nanti Pemkab akan melihat dan mengevaluasi kegiatan sejauh mana urgensinya,” ujarnya, Kamis (24/5). La Mahi meminta seluruh SKPD segera melaporkan progres programnya. Termasuk pula realisasi anggaran dan realisasi kegiatan. “Nanti di situ dilihat, program mana yang harus ditunda dulu, atau bahkan harus ditambahkan anggarannya,” jelasnya. Mantan Camat Maligano itu mengatakan kondisi keuangan daerah memang belum membaik. Untuk mencegah defisit anggaran, Pemkab berharap ada tambahan alokasi anggaran dari pusat. Makanya, Pemkab juga masih akan menunggu penetapan APBN Perubahan untuk mengetahui kondisi real keuangan daerah.

“Baru setelah itu perubahan kita susun,” paparnya. La Mahi berharap Muna bisa mendapat suntikan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) perubahan. Apalagi, usulan DAK 2017 belum banyak terakomodir dalam APBN reguler. “Paling diharapkan DAK fisik, karena Muna untuk di APBN reguler hanya dapat Rp 130 miliar. Kita harapkan ini bertambah supaya kegiatan infrastruktur lain bisa berjalan,” jelasnya. Meski begitu ia harus mengakui realisasi DAK tambahan tersebut butuh upaya kuat dari Pemkab Muna untuk meyakinkan pemerintah pusat. Peluang terbesar suntikan dana sebenarnya terletak pada bidang pariwisata dan infrastruktur yang sejalan dengan program nasional. “DAK itu untuk mendukung nawa cita. Sehingga kami berharap sektor pariwisata bisa menangkap peluang itu,” sambungnya.

Pemkab sendiri menargetkan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) bisa ditetapkan Juli atau Agustus mendatang. “Tapi kembali lagi tergantung kapan APBNP diteken,” pungkasnya. (c/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top