Pariwara
Kolaka Timur

TP-TGR Dibentuk Minimalisir Temuan Proyek di Koltim

KUSDIN/KENDARI POS
TP-TGR : Bupati Koltim, H. Tony Herbiansyah (kiri) saat melantik Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk meminimalisir penyimpangan keuangan negara dalam sebuah pekerjaan proyek pemerintah.

KENDARIPOS.CO.ID — Antisipasi temuan pasca audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim). Salah satu caranya dengan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Pasalnya, selama ini pihak kontraktor masih banyak yang abai apabila ditetapkan ada hasil temuan dan harus mengembailkan kerugian negara.

Pelantikan Majelis Pertimbangan TP-TGR tersebut dilakukan Bupati Koltim, H. Tony Herbiansyah. “Diharapkan, tim ini bisa bekerja maksimal dan profesional dalam memproses suatu masalah di lingkup Pemkab Koltim. Kehadiran Tim ini harusnya bisa membantu pengembalian ganti rugi dari pihak kontraktor maupun dinas. Saya harapkan bisa ada pembinaan pada pihak rekanan atau yang menangani proyek tersebut,” tegasnya, rabu (23/5).

Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR Koltim, Samsul Bahri Madjid, mengungkapkan, ia bersama anggotanya akan bekerja mengawasi dan melakukan penindakan sesuai amanat undang-undang. “Kami akan lebih terbantu dalam menganalisis hasil temuan dan pengembalian kerugian negara, jika hasil temuan itu baik dilakukan pihak Inspektorat atau pengaudit lainnya. Setiap pengambilan keputusan untuk menuntut suatu permasalahan akan disidangkan terlebih dahulu,” kata Pj Sekretaris Kabupaten Koltim tersebut.

Kepala Inspektorat Koltim, La Ode Ishak, mengatakan, kehadiran TP-TGR akan mempermudah dan percepatan pengembalian kerugian negara, atas kelalaian bendahara maupun pegawai nonbendarara. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal Pemkab adalah sebagai penyedia data-data hasil pemeriksaan yang dianggap merugikan negara dan harus kembalikan. “Mengawasi hasil keputusan mutlak yang keluar pada saat sidang majelis. Kalau rekanan harus mengembalikan uang negara, maka pihak dinas bersangkutan yang melakukan penagihan,” timpal Ishak. (b/kus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top