Pariwara
Politik

Terkait Laporan Penerimaan Dana kampanye di Konawe, Berlian Murni Lolos Sanksi Pidana

Laporan Penerima Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK) Pilkada Konawe

KENDARIPOS.CO.ID — Pasangan calon (Paslon), H Litanto-Hj Murni Tombili kena teguran. Pasalnya, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe menyalahi aturan. Berdasarkan laporan, salah satu penyumbang perseorangan pasangan bertagline Murni Berlian ini melebihi ketentuan. Dalam laporan, salah satu penyumbang bernama Eko Saputra Jaya yang menyumbang sebesar Rp 100 juta. Padahal batas maksimal sumbangan perseorangan Rp 75 juta.

Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Konawe, Indra Eka Putra mengungkapkan menemukan adanya laporan dana Rp 100 juta yang bersumber dari perseorangan. Dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, hal ini bisa dikenakan sanksi pidana. Pada pasal 74 disebutkan maksimal sumbangan perseorangan maksimal Rp 75 juta, sementara sumbangan dari badan hukum maksimal Rp 750 juta.

“Pada pasal 187 (5) ditegaskan setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar,” terang Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran ini rabu (23/5).

Atas dasar itu, Panwaslu melakukan pemeriksaan terhadap paslon, pemberi sumbangan, operator dan anggota KPU Konawe. Dalam pemeriksaan, Panwas juga berkonsultasi dengan Bawaslu RI dan PPATK untuk menyelesaikan dugaan pidana tersebut. Setelah ditelusuri rupanya Eko Saputra Jaya yang posisinya selaku direktur menggunakan uang perusahaannya. Lampiran berkas pendukung perusahaannya telah diserahkan ke KPU. Hanya saja, dalam penginputan data yang terjadi kesalahan.

“Ternyata kesalahan operator menginput data sumbangan. Seharusnya atas nama perusahaan namun yang dimasukan atas nama Eko Saputra Jaya. Kendati hanya kesalahan teknis, kami tetap memberikan sanksi teguran. Seharusnya kalau masih ragu, Paslon bisa bertanya. Selain Paslon, kami KPU juga kena teguran lantaran lalai terkait LPSDK. Pelanggaran LPSDK ini perdana di seluruh daerah,” pungkasnya. (b/hel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top