Pariwara
Muna

DIPA Diduga Fiktif, Jasa Perawat di Muna tak Terbayar

KENDARIPOS.CO.ID — Nasib 355 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna, kini tak jelas. Uang jasa dan honor selama enam bulan sejak November 2017 hingga April 2018 belum juga dibayarkan. Ancaman mogok bekerjapun digalang perawat. Ditengarai, penyebab kisruh itu adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD yang diduga fiktif. Direktur Utama RSUD Muna, Agus Susanto, mengatakan, tenaga medis terdiri dari 355 orang non PNS dan 195 berstatus PNS. Seluruhnya mendapat uang jasa, sedangkan honor hanya bagi perawat non PNS. Total belanja pegawai RSUD disepakati 40 persen dari jumlah anggaran untuk uang jasa. Sedangkan total honor berkisar Rp 5 miliar. “Honor mereka tidak mampu kami bayar, tidak ada anggaran. Kalau uang jasa, kami bisa upayakan sesuai pendapatan yang diterima rumah sakit,” jelasnya, Senin (21/5).

Sebenarnya, RSUD dalam APBD Muna 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 21.919.850.000 miliar. Jumlah itu berkurang dari perencanaan sebesar Rp 23 miliar. Alokasi itu didalamnya mencakup uang jasa dan honor. “Hanya saja itu dalam bentuk DIPA. Anggarannya tidak ada. Kami sudah cek di keuangan, dan untuk RSUD tahun ini hanya mengandalkan pendapatan sendiri,” paparnya pada saat rapat dengan pendapat di DPRD Muna.

Nihilnya anggaran untuk rumah sakit meski masuk dalam DIPA APBD cukup mengherankan. Agus sendiri menjelaskan, penyebabnya adalah perubahan status RSUD Muna dari satuan kerja menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) pada Januari 2018. Konsekuensinya RSUD Muna mandiri secara keuangan tanpa bergantung lagi dari APBD. “Tetapi setelah kami hitung, potensi keuangan kami selama 2018 maksimal hanya Rp 11 miliar. Tidak sampai Rp 21 miliar seperti dalam DIPA. Jadi nombok,” argumennya.

Salah satu dampaknya saat ini ialah mandeknya uang jasa dan honor tenaga medis. Khusus kisruh uang jasa tenaga medis, sebenarnya bisa dibayarkan walaupun dengan mencicil. Saat ini RSUD Muna punya Rp 2,1 miliar di kas BPD Sultra. Dana itu bisa menutupi hak tenaga medis selama beberapa bulan. “Hanya saya tidak berani mengeluarkan uang tanpa regulasi. Karena status kami sekarang BLUD, sementara untuk mendukung operasionalnya butuh enam peraturan bupati sebagai regulasinya, termasuk soal keuangan tadi,” kilah Agus.

Sementara itu, Rajab Biku, Anggota Komisi III DPRD Muna menyoroti ketidaksiapan rumah sakit beralih status. Harusnya dukungan regulasi pendukungan BLUD disiapkan lebih dulu agar tidak bermasalah dengan keuangan rumah sakit. Ia meminta agar manajemen RSUD secepatnya melunasi hak perawat menggunakan anggaran yang tersedia saat ini. “Dicarikan regulasinya. Itu bisa pakai Perbup. Intinya sebelum lebaran harus tuntas,” tegasnya.

Sorotan juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Muna, Awaluddin. Ia memertanyakan DIPA RSUD yang tidak jelas peruntukannya. Padahal seharusnya, jika DIPA masuk dalam APBD maka berarti anggaran rumah sakit tetap tersedia. “Ini kan aneh. Ada DIPA, tapi uang tidak ada. Pertanyaannya, uangnya dikemanakan itu,” herannya. Awaluddin akan meminta penjelasan Pemkab Muna, terutama instansi terkait seperti BPKAD. Menurutnya tidak masuk akal jika Pemkab tak menganggarkan pelayanan rumah sakit. Padahal jelas dalam ketentuan, 10 persen APBD diperuntukkan bagi kesehatan. Politisi PAN itu juga ingin mendalami kisruh DIPA tersebut. “Pemkab harus bisa menjelaskan sekaligus memerjelas nasib perawat. Ini masalah besar,” sorotnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top