Pariwara
Nasional

Maksimalkan UU Perlindungan Anak

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Pelibatan anak dalam tragedi bom bunuh diri di Surabaya sangat mengejutkan banyak kalangan. Negara pun dinilai lemah dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap anak. Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara maksimal. Pemerintah juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo mengatakan,  peristiwa bom bunuh diri di Surabaya menjadi fakta bahwa masih ada kelemahan atau kesalahan negara dalam melindungi anak-anak. Menurut dia,  negara melalui pemerintah daerah setempat tidak berbuat apa-apa ketika anak-anak itu tidak diizinkan bersekolah oleh orang tua mereka.

Negara seakan tidak peduli ketika mereka diindoktrinasi dengan pandangan atau nilai-nilai kehidupan yang dikategorikan sesat. “Negara pun tidak berbuat maksimal ketika para ideolog dengan leluasa mencekoki keluarga-keluarga itu dengan pandangan atau nilai-nilai kehidupan yang tidak lazim,” ucapnya melalui keterangan resminya minggu (20/05).

Padahal, tutur dia, penyebaran dan penyusupan benih-benih radikalisme yang menyasar remaja dan anak bukan fenomena baru. Menurut politikus Partai Golkar itu, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan menyusupkan pandangan radikalisme sudah dilakukan secara terbuka melalui materi yang disisipkan pada buku pelajaran.

Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menyatakan, kasus penyisipan pandangan sesat terhadap anak usia belajar sudah beberapa kali ditemukan dan diungkap. Sayangnya, lanjut dia, negara terkesan minimalis dalam merespons fenomena yang tidak baru itu. Bamsoet menegaskan, sudah waktunya negara bersikap. Apalagi, ucapnya, ada payung hukum sebagai pijakan untuk segera menghentikan fenomena yang membahayakan itu, yaitu, UU Nomor 35’2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal  59A menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Dia mengatakan, para ideolog yang mengajarkan dan menebarkan benih-benih radikalisme tidak boleh lagi diberi ruang. “Negara harus segera bertindak terhadap siapa saja yang menebarkan benih-benih radikalisme pada anak dan remaja,” terangnya.

Menurut dia, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan semua organisasi keagamaan di dalam negeri untuk merumuskan strategi menangkal radikalisme pada anak dan remaja. Biarlah para pemuka agama menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. “Berdasarkan penetapan dari para pemuka agama itulah negara bertugas untuk mereduksi atau menghentikan penyebarluasan ajaran-ajaran yang salah itu kepada remaja dan anak-anak,” pukasnya.

Sementara itu, Mensos Idrus Marham menyampaikan bahwa tindakan para pelaku teror membawa anak-anak dalam aksi yang mereka lakukan sudah lebih dari melanggar aturan. “Tidak bermoral karena telah melibatkan anak-anak,” ungkap pria yang akrab dipanggil Idrus tersebut. Lebih dari itu, perilaku para pelaku teror di Surabaya juga dinilai tidak berkeperikemanusiaan. “Semakin memperkuat keyakinan kita bahwa gerakan-gerakan mereka itu adalah gerakan yang harus menjadi musuh bersama,” ungkapnya.

Meski turut disertakan dalam aksi teror, kata Idrus, anak-anak tidak bersalah. Mereka juga bukan pelaku. Melainkan korban dari aksi keji tersebut. Untuk itu, pemerintah juga akan mengambil langkah konsisten guna mengawal pemulihan anak-anak itu. “Karena itu, kita pada saat awal sudah menurunkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia,” imbuhnya. Menurut dia, lembaga tersebut sengaja diminta turun tangan untuk memastikan anak-anak tersebut tidak terus-menerus terganggu psikologisnya.

Idrus pun memastikan, langkah-langkah konsisten yang dilakukan oleh instansinya bersama lembaga dan instansi lainnya terus dilakukan. “Ini tahapan-tahapan. Tidak bisa satu masalah besar kita selesaikan seperti membalik telapak tangan,” bebernya. Yang kali pertama dilakukan, sambung Idrus, memotivasi anak-anak tersebut. Itu dilakukan sejalan dengan pemulihan kondisi fisik mereka. Kemudian, Kemnsos juga akan memastikan mereka bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat. “Masalah sosialnya juga kami urusi,” tambahnya. (lum/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top