Pariwara
HEADLINE NEWS

Usai Serahkan LKPD 2017, Delapan Bupati di Sultra Bidik WTP

FOTO BERSAMA: Ki-Ka: Plt Bupati Konawe Parinringi, Bupati Konkep Amrullah, Bupati Koltim Tony Herbiansyah, Bupati Busel Agus Feisal Hidayat, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Hermanto, Bupati Mubar LM Rajiun Tumada, Bupati Buteng Samahuddin, Wabup Butur Ramadio, dan Bupati Konut Ruksamin foto bersama usai penyerahan LKPD masing-masing di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, jumat (18/5). Foto: Elyn/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Delapan kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) baru saja menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 masing-masing kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, Jumat (18/5). Kedelapan daerah itu adalah Pemkab Konawe, Konkep, Koltim, Busel, Mubar, Buteng, Konut dan Butur. Setelah penyerahan itu, BPK akan mengirim tim auditor ke tiap daerah untuk melakukan pemeriksaaan.

Meski cukup berat, namun semua kepala daerah membawa misi ingin meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan tersebut. Pada penilaian tahun lalu, hanya Konawe dan Mubar yang meraih opini tertinggi (WTP). Sementara enam daerah lainnya hanya dapat wajar dengan pengecualian (WDP). “Saya yakin, Mubar bisa mempertahankan status WTP dalam pengelolaan keuangan,” ujar LM Rajiun Tumada, Bupati Mubar, jumat (18/5).

Rajiun mengaku tidak menyangka sebelumnya bisa mendapatkan prestasi opini WTP. Sebab, daerah yang dinakhodainya itu baru empat tahun mekar. Namun dirinya sadar dan yakin kalau semua itu buah kerja keras seluruh stakeholder Mubar. “Tidak mudah mempertahankan yang sudah diraih. Namun, saya yakin bisa mempertahankan opini WTP,” katanya.

Optimisme serupa juga disampaikan Plt Bupati Konawe, Parinringi. Menurutnya, pengalaman sebelumnya bisa menjadi pelajaran. Berbeda dengan Mubar dan Konawe yang fokus mempertahankan, enam bupati lainnya justru semakin bersemangat untuk meraih opini WTP. Salah satunya diungkapkan Bupati Konawe Utara, Ruksamin. Kata dia, tahun ini merupakan tahun ketiga penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual. Sistim itu membuat Pemda lebih komprehensif menyajikan pengelolaan keuangan.

“Meski sudah tahun ketiga, kami sangat menyadari bahwa banyak kelemahan sehingga masih dibutuhkan saran dan masukan BPK untuk menuju opini yang lebih baik,” katanya. Opini BPK lanjut dia bisa menjadi cerminan atau tolak ukur penilaian akuntabilitas Pemda. “Sekaligus juga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintahnya, ” ujarnya.

Ditambahkannya, salah satu kendala bagi jajaran Pemda saat ini, mereka diharuskan melaporkan transaksi keuangan walaupun belum diterima atau dikeluarkan melalui kas daerah. “Contohnya seperti hibah dana bos, ini langsung ke rekening sekolah, tetapi harus pula masuk dalam LKPD. Ini yang kami mintakan masukan juga dari BPK, ” lanjutnya.

Kendati cukup sulit, namun dirinya dan para kepala daerah lainnya sangat yakin bisa meraih opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan. “Kami semua optimis bisa meraih WTP,” terangnya. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto menyampaikan, penyerahan LKPD dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU No. 01/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mana disebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Jadi ini sebenarnya sudah kita toleransi,” ujarnya.

Kemudian, Hermanto meminta semua kepala daerah untuk proaktif menerima tim auditor di daerahnya. Tim kata dia akan banyak membutuhkan dokumen bukti tertulis atau informasi lisan dari para kepala OPD. “Kita perlukan komitmen pemda dengan jajarannya. Karena selama ini masih banyak yang belum mau berhadapan dengan pemeriksa. Para bupati tolong ini disampaikan kepada anggotanya,” harapnya.

Sebab waktu tim pemeriksa terbatas. Demikian juga dengan waktu pemeriksaan. Sehingga jika pemda tidak menunjukan kerjasama yang baik maka akan ditemukan banyak kendala di lapangan. “Kita memeriksa hanya 30 hari, kalau ada hal-hal tidak ditoleransi dari OPD maka akan dihentikan pemeriksaannya,” tegasnya. Senin pekan depan kata dia, auditor sudah akan memulai tugasnya. (b/ely)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top