Pariwara
Muna Barat

Tak Boleh Ada Daerah Lain di Peta Mubar !

Zakaruddin Saga

KENDARIPOS.CO.ID — Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna untuk tetap dapat mengelola aset Bandara Sugimanuru di otorita Muna Barat (Mubar), mendapat penolakan. Kepala DPPKAD Mubar, Zakaruddin Saga, dengan tegas mengatakan, jika Pemkab Muna hanya mau menyerahkan aset sebagian, itu adalah hal keliru dan bertentangan dengan undang-undang. “Pertanyaan saya, apa hal yang sangat krusial kalau aset itu diserahkan seluruhnya. Kenapa harus bertahap. Padahal kita sama-sama orang Muna. Intinya janganlah kita saling menyalahkan,” pendapat Zakaruddin Saga, Kamis (17/5).

Menurutnya, aset Bandara dan Pulau Indo, itu jelas masuk dalam wilayah Muna Barat. Jika tetap dikelola Muna sebagai kabupaten induk, maka akan ada peta daerah lain dalam koordinat Muna Barat. “Masuk akalkah Kabupaten Muna bisa mengelola di daerah orang. Itu berarti peta Muna Barat ditengahnya ada peta kabupaten lain. Soal Bandara Sugimanuru itu bukan hak Muna induk atau Muna Barat, tapi kewenangan Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan,” tambahnya.

Kemudian soal aset yang selalu saja menjadi polemik, ini juga yang harus menjadi kajian bagi Pemkab Muna. Sebab secara undang-undang, sangat jelas dikatakan kalau aset yang diklaim kabupaten induk itu masuk dalam cakupan wilayah Muna Barat. “Haruskah Pemkab Muna Barat menunggu penyerahan baru mengelola asetnya. Kalau sudah mekar secara undang-undang, itu berarti cakupan wilayah yang masuk dalam daerah otonomi baru (DOB) sudah legal. Maka dari itu marilah sama-sama kita belajar memahami apa yang sebenarnya menjadi rujukan pemekaran sebuah kabupaten,” sambung mantan pejabat di Pemkab Muna itu lagi.

Soal kontribusi menghadirkan maskapai penerbangan di Bandara Sugimanuru yang diklaim Pemkab Muna, Zakaruddin Saga juga punya argumen. Menurutnya, sesuai kesepakatan, beban Pemkag Muna ada pada Garuda dan Muna Barat di Wings Air. “Saya ingat betul saat itu Pak Rajiun Tumada masih Pj Bupati Mubar. Beliau bangun komunikasi dengan pihak maskapai dan disepakati kalau Wings Air tanggung jawab Pemkab Mubar dan Pemkab Muna untuk subsidi Garuda. Setiap keberangkatan kita hanya bayar kursi kosong saja. Ini kita hanya mau luruskan saja agar kita tidak dipolemikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Muna, LM Rusman Emba mengaku segera menyerahkan total aset mencapai Rp 211 miliar, seperti kendaraan dinas dan lainnya. Namun Pemkab Muna keberatan menyerahkan aset Bandara Sugimanuru. Rusman bahkan menyinggung soal siapa yang paling “berkeringat” dalam upaya membuka akses ke Bandara, termasuk saat ini sudah ada maskapai Garuda Indonesia maupun Wings Air yang membuka rute penerbangan. (b/yaf)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top