Pariwara
Nasional

Kemenhub Gandeng Polri Berantas Pungli

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Aduan pengemudi truk kepada Presiden Joko Widodo terkait pungutan liar (pungli) ditanggapi serius oleh Kementerian Perhubungan. Direktoran Jenderal Perhubungan Darat berencana untuk menggandeng instansi lain dalam memberantas pungli. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi jumat (11/5) menyampaikan bahwa pihaknya tidak menampik ada pungli. Menurutnya pungli yang dilakukan oleh preman banyak terjadi di Lampung, Palembang, dan sebagian Pulau Jawa serta Sulawesi. ”Kalau di jembatan timbang, kemungkinannya kecil sekali. Sebab kami berlakukan sistem e-tilang,” tuturnya.

Rabu nanti (16/5) Budi akan mengundang rapat dengan Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN). Dalam rapat tersebut salah satunya adalah untuk membahas pemberantasan pungli. Mereka akan menentukan tindakan bagaimana menindak pelaku pungli. Namun Budi juga berpesan agar para pengusaha juga tetap memperhatikan pengemudi truk. ”Mereka ini (supir truk, Red) salah satu penggerak logistik nasional,” katanya.

Sementara itu Budi juga berusaha memperbaiki internal Kemenhub. Salah satunya adalah memperbaiki sistem di jembatan timbang. Sitem yang dimaksudkan Budi adalah memotong peluang oknum nakal untuk melakukan pemalakan.

Ketika ada tilang, maka uang denda tilang akan secara langung diberikan kepada negara. caranya adalah dengan membayar langsung ke Bank BRI terdekat atau melalui mesin electronic data capture (EDC). ”Uang tidak ke petugas langsung,” ucapnya.

Usaha lainnya adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan pengawaan. Hingga saat ini sudah ada 11 jembatan timbang yang diawasi oleh petugas dari Surveyour Indonesia. ”1 Agustus nanti akan ditingkatkan menjadi 43 jembatan timbang yang diawasi,” katanya. Peluang pungli oleh oknum Kemenhub yang nakal berkurang.

Peluang pungli lainnya bisa terjadi di terminal. Namun Kemenhub telah memasang CCTV di seluruh terminal tipe A yang dimilikinya. Pantauannya pun dilakukan secara nasional. ”Kalau ada yang melakukan pungli bisa terlihat,” ucap Budi.

Kemenhub pun telah menyurati pemimpin daerah untuk turut melakukan pengawasan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengintruksikan agar pengawasan dilakukan hingga ke daerah. Dalam hal ini adalah dinas perhubungan propinsi, kota, dan kabupaten. ”Gubernur, wali kota, dan bupati yang melakukan pengawasan terhadap dinas perhubungan daerah,” tutur Budi. (lyn/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top