Pariwara
Sulawesi Tenggara

Aliran Rastra Belum Tepat Sasaran

KENDARIPOS.CO.ID — Dalam kenyataannya, penyaluran beras sejahtera (Rastra) pada warga yang berhak menerima, belum sepenuhnya berlaku. Di Muna, dan berbagai daerah lainnya, masih menuai polemik. Sejumlah desa tak berani mendistribusi bantuan tersebut pada keluarga penerima manfaat (KPM) karena kuatnya desakan komplain. Masyarakat mengeluhkan pembagian Rastra yang dinilai tidak tepat sasaran.

Pada 2 April lalu misalnya, seorang wanita tua datang mengadu di kantor Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna sebab tak kebagian jatah Rastra. Padahal banyak KPM yang dinilainya hidup dengan ekonomi lebih baik. Penyaluran Rastra yang sebagian tak tepat sasaran diakui Kepala Seksi Logistik Muna, Sulamet. Hal itu disebabkan data KPM yang diterimanya tidak faktual.

“Datanya memang banyak masalah. Masyarakat akhirnya komplain karena dinilai tidak adil. Disisi lain, Bulog hanya sebagai distributor yang tak punya wewenang menyoal data KPM itu,” elaknya. Di Muna jatah Rastra 145,520 ton dengan jumlah KPM 14.552 KK. Sulamet mengatakan penyaluran Rastra kali ini harusnya lebih mudah, sebab tidak ada lagi biaya yang dibebankan pada penerima. “Tetapi yang kami rasakan justru susah. Banyak desa mengembalikkan Rastra karena masyarakat protes,” sambungnya.

Pemicu utama polemik Rastra di Muna adalah akurasi data yang bermasalah. Jumlah KPM Rastra bersumber dari hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Muna periode Mei 2015. Rangkuman data PDBT sendiri diambil dari hasil data pendataan perlindungan sosial sebelumnya pada tahun 2011 saat masih ada kebijakan bantuan langsung tunai. Data tersebut diperbaharui petugas BPS di semua desa dan kelurahan melalui skema rembug desa yang dihadiri tokoh masyarakat dan pemerintah.

“Di situ kami tanyakan ke pemerintah desa atau tokoh masyarakat, apakah nama dalam data PPLS itu masih sesuai. Hasilnya dimasukkan dalam PBDT,” kata Kadir Pua Kepala Badan Pusat Statistik Muna, Jumat (10/5). Data PBDT tersebut selanjutnya diberikan ke tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan Wakil Gubernur serta Wakil Bupati untuk skala daerah. Data itu kemudian dijadikan rujukan masing-masing kementerian dalam menyalurkan programnya, termasuk oleh Kementerian Sosial untuk Rastra. “Jadi kami hanya melakukan pemutakhiran. Terlepas siapa yang gunakan data itu, baik program KIS, PKH ataupun Rastra berpulang kepada lembaga masing-masing,” sambung Kadir.

Dengan demikian, rujukan data penyaluran Rastra 2018 sebenarnya sudah kedaluwarsa dan harus diperbaharui. Sebab rentang waktu pendataan yang terlampau jauh yakni tiga tahun. Hal itu pula diakui Kepala Dinas Sosial Muna, LM. Satri saat dijumpai, jumat (11/5). “Sudah pasti banyak berubah. Mungkin ada yang meninggal dunia atau ekonominya sudah baik. Jadi pasti banyak berubah,” akunya. Masalah sebenarnya dari kisruh data Rastra ada di Dinas Sosial. Dalam ketentuannya, Dinsos wajib melakukan verifikasi dan validasi data terhadap PBDT BPS dua kali dalam setahun yakni Maret dan November. Hal itu agar penyaluran Rastra tepat sasaran. Hanya saja, Dinsos Muna tidak sekalipun melakukan tahapan tersebut.

Satri punya alasan dan keluhan. Instansi yang dipimpinnya tak memiliki anggaran melakukan verifikasi dan validasi data tersebut, kendati risikonya besar. “Mau bagaimana lagi. Kami tidak punya anggaran verivalid. Data PBDT tiba Januari dari Kemensos, APBD diteken Oktober. Jadi tidak ada pos untuk itu,” akunya. Ia berjanji akan memperbaharui data Rastra setelah APBD Perubahan ditetapkan. “Seluruh Indonesia komplain. Nanti setelah perubahan didata ulang,” pungkasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Bombana. Daftar penerima manfaat (DPM) masih menggunakan data tahun 2016 yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kememsos). Dengan tidak tepat sasarannya penyaluran Rastra bagi keluarga penerima manfaat (KPM), Dinsos Bombana akan melakukan koodinasi dengan pihak tenaga pendamping untuk memperbaharui data tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Fakir Miskin, Dinsos Bombana, Karman, membenarkan, penyaluran Rastra yang tak tepat sasaran memang menjadi rahasia umum bagi seluruh pihak di daerahnya. “Mungkin saat pendataan, mereka masih masuk kategori miskin, dan kini sudah tak tergolong lagi,” paparnya. Data yang digunakan sebagai DPM Rastra yaitu 10.123 KK, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diolah TNP2K. Data tersebut lalu dimasukkan ke Pusat Data dan Informasi Nasional (Pusdatin). “Jadi permasalahannya ini data yang digunakan pada tahun 2015 dari BPS. Kami tidak tahu juga metode pendataan seperti apa. Namun yang jelas kami terus berupaya melakukan evaluasi disetorkan ke Kemensos RI untuk perubahan DPM. Itu butuh proses,” katanya.

Bila dilaksanakan efektif tahun 2019, data DPM Rastra dapat terupdate sesuai KK miskin, sehingga Rastra dapat tepat sasaran. Kepala Kantor Seksi Bulog (Kansilog) Bombana, Yusran Yunus, mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Karena tugas Bulog hanya menyalurkan Rastra sebanyak 101.230 kilogram DPM sesuai yang telah diberikan Dinsos Bombana. “Untuk penyaluran, alhamdulillah selalu lancar setiap bulan dan hasil evaluasi selama penyaluran selama tiga bulan banyak yang tak tepat sasaran,” paparnya.

Di Baubau, Anggota DPRD Kota, La Ode Ary Priady Annas menyerap aspirasi masyarakat, banyak warga kurang mampu mengeluh tak kebagian Bansos Rastra. Kepala Perum Bulog Subdivre Baubau, La Rahibun, yang dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut mengaku tidak tahu menahu tentang teknis pendistribusian Rastra. Alasanya, pihaknya hanya sebatas menyediakan beras sesuai KPM yang ada dari Dinas Sosial Kota Baubau. “Kita hanya sebatas menyediakan beras. Penyalurannya dilakukan pihak kelurahan masing-masing,” ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat (11/5).

Perum Bulog Subdivre Baubau menaungi langsung empat daerah, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan dan Buton Tengah. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Baubau, La Ode Zulkifli, berdalih, jika ada kesalahan penyaluran Rastra, maka itu merupakan tanggung jawab dari kelurahan. Sebab, data warga miskin yang diajukan diperoleh dari kelurahan. “Kalau memang seperti itu, maka lurahnya harus memverifikasi ulang data warga miskin. Kemudian dilaporkan kembali pada kami untuk dilanjutkan ke pusat,” pungkasnya. (b/ode/kmr/ahi)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top