Pariwara
Bombana

Penertiban Ternak Liar di Bombana Belum Efektif


TERNAK LIAR : Kumpulan ternak warga di jalan poros ibu kota Bombana yang masih banyak berkeliaran dan berpotensi membahayakan pengendara. Foto: Kamaruddin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Tak adanya koordinasi antara pemerintah kelurahan atau desa ke pihak kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), membuat realisasi Perda nomor 4 tahun 2017 tentang penertiban ternak, belum efektif. Pasalnya, pengawasan penertiban tak terlaksana dengan baik hingga membuat masih banyak ternak yang berkeliaran di jalan raya dan membahayakan masyarakat saat berkendara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Bombana, Andi Firman. “Kami menyayangkan pihak kelurahan dan desa tidak bekerja efektif dalam penerapan penertiban ternak liar. Dalam Perda itu disebutkan, semua pihak khususnya pemerintahan harus ikut aktif dalam menjalankan Perda tersebut. Namun pihak Kelurahan seperti di Rumbia dan Rumbia tengah tidak aktif dalam penegakan Perda itu. Mereka hanya mengharapkan Satpol PP saja yang kerja karena tugasnya. Dan kami tidak mungkin melakukan pengawasan sehari penuh. Seharusnya yang melakukan pengawasan itu pihak pemerintah setempat,” paparnya.

Menurut Andi Firman, seharusnya menindaklanjuti Perda yang telah ada, seluruh jajaran pemerintahan proaktif. Bukan saling menunjuk dan melepas tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah daerah. “Kalau berdasarkan Perda, semua harus aktif. Dan seharusnya pihak kelurahan atau desa bentuk tim lakukan pengawasan. Karena bila sudah kami tindak dan tidak ada pengawasan, percuma. Pasti masyarakat bilangnya tidak ada lagi penertiban ternak. Olehnya itu harus ada peran pemerintah setempat. Jangan hanya menggugurkan kewajiban saja saat kami lakukan razia ternak,” tegasnya.

Kepala Satpol PP Bombana, H. Alimin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya mengusulkan pada bupati atau sekretaris kabupaten (Sekab) agar menggelar rapat koordinasi bagi seluruh pihak khususnya aparatur kelurahan dan desa dalam rangka menyamakan persepsi aplikasi Perda nomor 4 tahun 2017 tersebut. “Harapan kami pertemuan itu bisa dilakukan dan ada kesepakatan agar bersama-sama menjalankan Perda. Tak ada lagi saling melempar tanggung jawab,” paparnya. (c/kmr)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top