Space Iklan
Pariwara
Politik

2.902 Wajib Pilih Terancam Kehilangan Suara di Pilgub Sultra

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Sebanyak 139.675 ribu wajib pilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Muna akan menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Sultra pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. Hanya saja, terdapat 2.902 wajib pilih lainnya justru berpotensi kehilangan hak suara. Penyebabnya, mereka belum sama sekali terdaftar dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kemendagri RI.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muna, Halisi mengatakan jika sesuai ketentuan pemilih wajib membawa serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) pada saat menyalurkan hak suaranya nanti. Di luar daripada itu, tidak bisa ditoleransi. Khusus di Muna, 2.902 warganya belum sekalipun melakukan perekaman data kependudukkan hingga penetapan DPT dilakukan.

“Pada prinsipnya yang jadi pemilih yang terdaftar dalam SIAK dibuktikan dengan KTP-el atau sekurang-kurangnya surat keterangan (Suket). Jadi diluar itu kami tidak bisa terima,” paparnya selasa (8/5).

Dalam penetapan daftar pemilih sementara sebelumnya memang terdapat 21.266 wajib pilih yang berpotensi kehilangan hak suara. Hanya saja, setelah KPUD Muna berkoordinasi dengan Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil Muna diketahui jika 18.364 diantaranya sudah terdaftar dalam SIAK. Rinciannya, 7.055 sudah memiliki KTP-el, 11.309 sudah perekaman hanya belum diberikan KTP-el.

“Sisa sebanyak 2.902 tadi yang sama sekali belum perekaman sampai penetapan DPT. Jadi merujuk pada aturan, mereka tidak bisa kami akomodir,” urainya.

Halisi menjabarkan jika mereka merupakan warga Muna yang sebelumnya pindah domili namun belum mengurus surat keterangan di dinas terkait. Begitu pun sebaliknya, pindahan daerah lain tetapi tidak melapor. Alasan ketiga adalah penduduk bersangkutan selama hidupnya memang tidak pernah mengurus ktp. “Jadi bukan pemilih pemula. Kebanyakan pemilih dewasa,” katanya.

Kendati begitu, Halisi tetap membuka kesempatan bagi 2.902 wajib pilih tadi agar bisa menyalurkan hak suaranya. Syaratnya mereka harus segera melakukan perekaman data kependudukkan di instansi terkait. Setelah itu, mereka dapat diakomodir dalam DPT Tambahan. “Kami sudah surati mereka yang belum terdaftar tadi. Setidaknya nanti di hari pemilihan mereka bisa membawa KTP-el atau suket,” sambungnya.

Halisi menyebutkan jika dalam pemilihan kali ini KPU sangat teliti dalam menetapkan DPT. Hal itu untuk mencegah potensi kecurangan pemilu. Ketentuan syarat mutlak pemilih memiliki KTP-el atau suket sudah tidak dapat diganggu gugat. “Kalau pemilu dulu kan bisa hanya dengan menunjukkan kartu keluarga. Sekarang tidak bisa, lebih ketat. Supaya pemilu lebih berintegritas,” pungkasnya. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top