Space Iklan
Pariwara
Konawe Utara

Penegakan Perda di Konut Belum Maksimal

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Puluhan peraturan daerah (Perda) di Konawe Utara (Konut) telah dirumuskan hingga ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Sayangnya, setelah ditetapkan, Perda tersebut justru tak berjalan maksimal di lapangan. Padahal sosialisasi sudah dilaksanakan. Produk hukum itu terkesan hanya menjadi dokumen pelengkap. Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Konut, Safrin, menyayangkan kondisi tersebut.

“Fungsi kami di DPRD menyelesaikan Raperda usulan pemerintah. Semestinya instansi yang sebelumnya mengusulkan harus proaktif menjalankan Perda yang sudah ditetapkan. Termasuk Satpol PP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menegakan Perda,” kritik Safrin, kamis (3/5). Satpol PP, merupakan lembaga yang diberi kewenangan menegakkan Perda.

“Penegakan Perda itu merupakan bagian dari fungsi Satpol PP. Jangan hanya menjaga kantor dan orang demo saja. Apabila tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan, saya meminta Bupati Konut melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatpol PP,” tegas Safrin. Sekretaris Komisi II DPRD Konut itu menyebut, ada beberapa Perda yang pengawasannya tidak berjalan. Misalnya, Perda nomor 7 tahun 2012 tentang IMB, Perda kawasan tanpa rokok maupun aturan penertiban ternak.

Beberapa produk hukum itu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan harus diterapkan. “Semestinya instansi terkait bersama Satpol PP bersama-sama turun ke lapangan melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar Perda,” desaknya. Sementara itu Kepala Satpol PP Konut, Sahruddin, enggan dituding tak mampu menegakkan Perda. Argumennya, Perda semestinya harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum penegakan dilakukan.

“Perda ternak itu belum disosialisasikan. Supaya tidak berbenturan dengan masyarakat harus disosialisasikan dulu,” ujar Sahruddin. Sementara untuk Perda IMB, Sahrudin beralasan, Satpol PP tak akan turun sendiri melakukan penegakan tanpa ada koordinasi dari instansi yang mengurus perizinan tersebut. Karena Satpol PP hanya membackup keputusan yang tercantum dalam Perda tersebut.

“Kami tidak bisa turun sendiri-sendiri. Semestinya kalau ada pelanggaran Perda, instansi terkait berkoordinasi dengan Satpol PP lalu kita turun bersama-sama,” jawab Sahruddin. (b/min)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top